Airlangga: Tiongkok Rencana Investasi Rp16 T Di KEK Batang

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Tiongkok berupaya untuk menanamkan investasi industri senilai Rp16 triliun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang.

Hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/3), Airlangga mengatakan, presiden akan menindaklanjuti potensi investasi dengan berkunjung langsung ke lokasi investasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

"Rencananya Kamis nanti (20/3) itu ada juga kerja sama Two Countries, Twin Parks (TCTP). Jadi itu kerja sama antara Indonesia dengan Provinsi Fujian (Tiongkok) untuk mendorong investasi industri di KEK Batang, dan direncanakan mereka akan investasi sekitar Rp16 triliun," ungkapnya dalam pernyataan resmi, Jakarta, dikutip Rabu (19/3).

Adapun kesepakatan investasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden RI dengan Presiden Xi Jinping sebelumnya.

Baca Juga: Sambangi Kantor Airlangga, Luhut Bocorkan Hasil Pertemuan

Selain KEK Batang, pembangunan juga akan dilakukan di KEK Nongsa Digital Park, Batam yang ke depannya akan diperluas karena terdapat rencana pendirian beberapa data center di sana.

Kemudian, ada juga KEK Singhasari yang menjadi lokasi pendirian kampus cabang perguruan tinggi ternama asal London, yang saat ini sudah berdiri King’s College London, disusul akan didirikan juga universitas Queen Mary of London dan Imperial College London.

Klaim Perekonomian Indonesia Masih Baik
Dalam kesempatan sama, Airlangga juga mengeklaim kondisi perekonomian Indonesia masih stabil ke hadapan presiden. Dia menyorot, tingkat inflasi sampai Februari 2025 dinilai masih rendah dengan inflasi inti masih positif di level 2,48% (yoy).

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 masih konsisten di level optimis pada angka 126,4 poin. Serta Purchasing Managers’ Index (PMI) di bulan yang sama masih di level ekspansif pada angka 53,6 poin. 

Kondisi tersebut didukung dengan pertumbuhan kredit di Januari 2025 sebesar 10,3%, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,51%, serta cadangan devisa relatif masih tinggi di akhir Februari 2025.

"Kami juga laporkan terkait dengan neraca ekspor yang tumbuh positif dan secara neraca perdagangan juga surplus. Jadi dari berbagai kondisi tersebut kami laporkan bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental masih baik,” ujarnya.

Baca Juga: BPS: Neraca Perdagangan RI Februari 2025 Surplus US$3,12 M

Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), Menko Airlangga mengaku mendapat arahan presiden agar penyalurannya lebih didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif.

Perlu diketahui, realisasi KUR per sektor periode Agustus 2015-31 Desember 2024 telah disalurkan ke usaha produktif sektor pertanian sebesar 29,9%, usaha produktif sektor perikanan sebesar 1,7%, usaha sektor industri sebesar 7,6%.

KUR juga telah disalurkan ke usaha perdagangan sebesar 46,4%. KUR Penempatan PMI juga telah disalurkan sebesar Rp2,3 triliun untuk 152.167 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja magang Indonesia.

Baca Juga: Penyaluran KUR Sektor Produksi Tahun Lalu Gagal Capai Target

“Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan. Tentunya nanti akan ada revisi mengenai Keppres mengenai KUR, dan nama komitenya akan membunyikan itu menjadi Komite kebijakan Pembiayaan Usaha Produktif. Dengan adanya perubahan struktur kabinet, maka akan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan maupun Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di dalam komite tersebut,” paparnya.

Perkembangan Perjanjian Internasional
Terakhir, Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan dan proses berbagai perjanjian internasional, termasuk OECD.

"Dengan OECD, kita sudah mengirim sebagian initial memorandum yang masih berproses, dan nanti akan ada meeting di Juni 2025 yang tentu akan menentukan tahapan-tahapan selanjutnya," ungkapnya.

Baca Juga: Airlangga Rayu Negara Mitra Percepat Proses Aksesi OECD Indonesia 

Dalam waktu dekat, Indonesia juga akan menggelar sidang komite bersama dengan Rusia pada 14-15 April 2025 untuk merumuskan hasil akhir dari perjanjian Eurasia Economic Union FTA, yang merupakan kerja sama Indonesia dengan lima negara bekas Uni Soviet yaitu Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kirgistan.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan kondisi terbaru dari upaya bergabungnya Indonesia dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP). 

CP-TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara di kawasan Asia-Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, Vietnam, dan Inggris.

“Dengan memproses aksesi CP-TPP diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Nah, ini tentu akan membuka peluang pasar ekspor di mana terjadi penurunan tarif langsung pada saat kita masuk dalam CP-TPP. Jadi ini salah satu yang cukup baik dengan perjanjian CP-TPP,” pungkasnya.