Menteri UMKM: Realisasi Penyaluran KUR Sampai Maret 2025 Capai Rp44,73 T

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun. Capaian penyaluran KUR ini masih 14,9% dari target penyaluran KUR 2025 sebanyak Rp300 triliun.

"Realisasi penyaluran KUR sampai Maret 2025 totalnya Rp44,73 triliun, dengan total debitur penerima 788.237 orang atau 22%. Sementara untuk penyaluran sektor produksi pun masih Rp26,19 triliun atau 58% dari total penyaluran KUR nasional, belum mencapai target 60%," ucapnya dalam Raker dengan DPR dan Badan Penyalur KUR, Jakarta, Selasa (18/3).

Baca Juga: BRI: Pinjaman KUR Sampai Rp100 Juta Tidak Perlu Agunan

Dari total realisasi KUR itu terbagi dalam lima kategori. Yakni, KUR super mikro Rp36 miliar; KUR mikro Rp29 triliun; KUR kecil Rp15 triliun; KUR khusus Rp820 juta; dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar. 

Namun terkait KUR PMI, Maman menambahkan bahwa kuasa penggunaan anggaran sudah berada di bawah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Terkait KUR pekerja migran Indonesia, saat ini sudah dipisah dan kuasa penggunaan anggaran ada di BP2MI, karena menurut kami agar lebih fokus dan yang paham urusan migran adalah BP2MI," ucap dia.

Selain target penyaluran KUR dan sektor produksi, Kementerian UMKM juga menargetkan ada debitur baru KUR pada tahun ini sebanyak 2,34 juta orang, dengan target KUR graduasi sekitar 1,17 juta orang. 

Pemerintah juga menargetkan kemudahan UMKM mengakses KUR dengan kredit di bawah Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Dia menekankan, penyaluran KUR sampai Rp100 juta tanpa agunan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Untuk itu, pihaknya berharap dapat menuntaskan semua target tersebut di 2025.

"Hal-hal itu yang menjadi KPI KemenUMKM berdasarkan penetapan pembiayaan UMKM. Kami mohon dukungannya," jelasnya.

Baca Juga: Kemenkop UKM Ungkap Realisasi KUR 2015-2024 Capai Rp1.739 Triliun

Adapun Maman juga mengutarakan, sementara ini terdapat isu penyaluran KUR di regional Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Pertama, isu berkaitan administrasi dan dokumen. Calon debitur belum memiliki persyaratan administrasi, seperti legalitas usaha NIB atau NPWP; kemudian verifikasi SIKP terhadap data calon debitur ASN/TNI/Polri; lalu verifikasi data NPWP yang belum terintegrasi dengan sistem Coretax.

Begitu pula, pengajuan KUR oleh debitur dengan riwayat kredit bermasalah atau paylater sehingga menghambat penerimaan KUR.

Kedua, isu terkait ketentuan dan kriteria KUR. Kementerian UMKM masih menemukan permintaan agunan tambahan untuk kredit di bawah Rp100 juta; lalu pembatasan penyaluran KUR kepada UMKM yang sudah pernah mengakses kredit komersial; serta pengertian graduasi yang berbeda-beda.

Ketiga, isu berkaitan sosialisasi dan informasi KUR. Hal ini ditandai dengan UMKM yang belum memahami persyaratan dan prosedur pengajuan KUR.