c

Selamat

Jumat, 7 November 2025

EKONOMI

06 Maret 2025

10:24 WIB

Airlangga Rayu Negara Mitra Percepat Proses Aksesi OECD Indonesia 

Pemerintah RI menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan. Aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

Penulis: Siti Nur Arifa

Editor: Khairul Kahfi

<p id="isPasted">Airlangga Rayu Negara Mitra Percepat Proses Aksesi OECD Indonesia&nbsp;</p>
<p id="isPasted">Airlangga Rayu Negara Mitra Percepat Proses Aksesi OECD Indonesia&nbsp;</p>

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann bersama Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan bileteral di Kantor Pusat OECD, Paris, Prancis, Rabu (5/3). Dok Kemenko Ekonomi

PARIS - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merayu jajaran negara mitra yang telah memberikan atau berjanji memberikan komitmen dukungan bagi percepatan proses aksesi Indonesia di OECD. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan beberapa duta besar dan perwakilan negara OECD di KBRI Paris.

Pertemuan dihadiri Dubes Australia, Dubes Jepang, serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia. Airlangga mengapresiasi dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.

“Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8% secara bertahap,” ujar Airlangga kepada para perwakilan negara mitra lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (5/3).

Baca Juga: Sekjen OECD: Tak Ada Hambatan Bagi Indonesia Jadi Anggota

Bergabungnya Indonesia di OECD membutuhkan proses transisi dan transformasi struktural yang dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi. 

Transformasi tersebut diperlukan, lantaran Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6-8% dalam 20 tahun ke depan. Agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).

Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan. Demi menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Progres Aksesi OECD
Sementara itu, selang satu tahun pasca dibukanya diskusi aksesi oleh OECD, Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri untuk menyusun dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.

Dalam kesempatan sama, Menko Airlangga juga diketahui mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann sebagai bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris.

Dia memaparkan, perkembangan penyusunan dokumen Initial Memorandum (IM) yang ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025.

Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di Desember 2024 lalu menyampaikan empat bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.

Baca Juga: Indonesia Perkuat Komitmen Anti Suap Dalam Aksesi OECD

Sebelumnya, Sekretariat OECD sendiri telah memberikan dukungan teknis dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi.

“Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,” ujar Menko Airlangga.

Perlu diketahui, OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara. Tahun ini, OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025 mendatang. Sementara itu, Sekjen Mathias direncanakan melakukan kunjungan ke Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar