Gen Z-Milenial Bisa Beli Rumah, Kuy Manfaatkan KPP UMKM!

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan, pelaku UMKM milenial dan Gen Z bisa memanfaatkan Kredit Program Perumahan atau KPP.

"Memang Gen Z atau anak-anak muda ini juga akan menjadi sasaran utama dari kami," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati di Jakarta, Jumat (19/9) melansir Antara.

Baca Juga: Tenang, Meski Menantang, Peluang Gen Z Miliki Rumah Masih Terbuka
Gen Z Kini Minati Hunian Mewah

Sri mengatakan, salah satu syarat untuk mendapatkan KPP adalah pelaku UMKM sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pelaku usaha menjalankan usaha paling singkat enam bulan. Adapun Kementerian PKP bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) telah menyosialisasikan KPP kepada para pengusaha muda.

Berdasarkan Peraturan Menteri PKP RI 13/2025 tentang Kriteria Penerima Dan Ekosistem Kredit Program Perumahan, pelaksanaan KPP bertujuan untuk mendukung UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah.

Kemudian, meningkatkan kapasitas UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah. Lalu, mendukung kegiatan UMKM melalui aktivitas pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha.

Baca Juga: Pinhome Optimistis Kebijakan Pemerintah Mampu Tingkatkan Pasar Properti 2025

Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi. KUR Perumahan dibagi untuk dua penerima manfaat, yang dilihat dari sisi penyediaan (supply) dan permintaan (demand).Dari sisi supply meliputi pelaku yang berada di bidang usaha pengembang (developer), kontraktor, serta pengusaha material bangunan.

Kredit Program Perumahan sisi supply rumah diberikan kepada Penerima Kredit Program Perumahan dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar. Kredit ini dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus, bertahap, atau bergulir (revolving) sesuai kesepakatan.

Sementara, sisi demand adalah UMKM, yang kreditnya digunakan untuk mendukung usaha seperti untuk membeli rumah, untuk menyewa gudang, dan sebagainya. Jumlah plafon pinjaman diberikan di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta.

Harapan KUR Perumahan Rp130 T Optimal Terserap
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait berharap, plafon KUR Perumahan yang disiapkan pemerintah sekitar Rp130 triliun di 2025 bisa terserap optimal.

Menurut Maruarar, termasuk di Jawa Barat, dengan sebagai wilayah berpenduduk terbesar dan yang paling banyak mendapatkan kuota Perumahan Bersubsidi tahun ini totalnya se-Indonesia sekitar 350 ribu rumah bersubsidi.

"Jadi KUR ini program yang sangat bagus, sangat masif, dan nilainya keseluruhan disiapkan dana oleh pemerintahan Presiden Prabowo jumlahnya total Rp130 triliun. Saya berharap itu bisa diserap termasuk banyak di Jabar, dan motornya bisa dari BJB," kata Maruarar, Kamis (18/9).

Baca Juga: Menteri UMKM Janji KUR Perumahan Tak Caplok Plafon Eksisting Rp300 T
PKP Matangkan Skema KUR Perumahan Rp130 T, Bank Swasta Berpotensi Ikut

Maruarar mengatakan, KUR perumahan nantinya tak hanya menjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam ekosistem perumahan. Namun, ekosistemnya juga mencakup seperti developer, kontraktor hingga toko bangunan bakal merasakan manfaat dari program rumah subsidi.

Pemerintah menargetkan perumahan subsidi bisa terbangun hingga 350 ribu unit tahun ini adalah lonjakan drastis dari target tahun sebelumnya sebanyak 230 ribu unit.

"Pak Prabowo sudah buat gratis, PBG, BPHTB, sudah gratis. Biasanya bayar, ini buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dikasih gratis sama Presiden Prabowo," ujarnya pula.

Rencananya, pada 29 September 2025, Presiden Prabowo Subianto secara simbolis akan meluncurkan 25 ribu rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat. Puluhan ribu rumah itu akan tersebar di 100 titik di 35 provinsi di Indonesia.