Bahlil Minta Publik Percaya Data BPS, Bukan Sosmed

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta publik percaya terhadap data yang dikelola dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia menegaskan, BPS merupakan institusi yang jauh lebih kredibel daripada sosial media, termasuk untuk merilis data-data seputar pertumbuhan ekonomi secara periodik.

"Sekarang BPS ini adalah badan yang harus dipercaya semua orang. Masa mau percaya sosmed dari pada BPS? Kan tidak bisa dong," ungkap Bahlil dalam sesi penandatanganan nota kesepahaman bersama Kepala BPS di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10).

Baca Juga: Paramadina Desak BPS Ungkap Metodologi Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang memandatkan BPS sebagai lembaga negara yang mengelola data perkembangan ekonomi, termasuk soal subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah.

"Semua lembaga negara yang ditunjuk untuk satu data terkait dengan perkembangan Indonesia terkait dengan subsidi dan macam-macam itu adalah BPS. BPS ini punya peran yang sangat penting," tambah dia.

Baca Juga: Ekonom Desak BPS Buka Data Riil PDB Kuartal II Yang Dinilai Janggal

Menurutnya, publik seharusnya yakin dan percaya terhadap data rilisan BPS, terutama soal pertumbuhan ekonomi. Dia berpesan kepada masyarakat tak mencari perhitungan lain untuk mempersalahkan data yang dikeluarkan BPS.

"Kita ini kadang-kadang kalau yang berhasil, ragu untuk mengakui. Tapi kalau yang, mohon maaf, yang tidak berhasil suka diolok-olok," kata Bahlil.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Diragukan Banyak Pihak, BPS: Datanya Sudah Mantap

Pentingnya peran BPS sebagai penyedia data tunggal juga menjadi musabab terciptanya kesepakatan dengan Kementerian ESDM. Terlebih, soal penyaluran subsidi energi juga menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian ESDM.

Bahlil meminta bantuan BPS terkait penyusunan data tunggal penerima subsidi energi seiring dengan upaya pemerintah memastikan subsidi yang lebih tepat sasaran, baik untuk LPG 3 kg, BBM, maupun listrik.

Baca Juga: Jumlah Penduduk Miskin BPS Menurun, Ekonom: Datanya Kurang Valid

Dia menegaskan, Kementerian ESDM harus mengikutsertakan BPS dalam proses penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran, terlebih setelah Kepala Negara menjadikan BPS sebagai satu-satunya lembaga negara yang mengelola seluruh data di Indonesia.

Baca Juga: Indef Beberkan Kejanggalan Data BPS Soal Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

"Kalau tim saya yang menghitung, nanti buat saya senang mereka bisa poles-poles data. Jadi sekarang semuanya saya saran ke BPS, mainkan barang ini. Kalau tidak bagus, bilang tidak bagus. Tapi kalau bagus, bapak jangan simpan-simpan yang bagus, tulis semuanya biar kita belajar transparan dan obyektif," jelas Bahlil.