Jumlah Penduduk Miskin BPS Menurun, Ekonom: Datanya Kurang Valid

JAKARTA - Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan jumlah masyarakat miskin yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kurang valid, lantaran masih menggunakan hitungan garis kemiskinan yang lama.

Menurutnya, metode pengukuran penghitungan kemiskinan lama yang digunakan BPS tidak akan bisa menjawab realitas di lapangan yang makin dinamis, lantaran menghasilkan data yang kurang valid.

"Angka kemiskinan (BPS) selama menggunakan metode garis kemiskinan yang lama tidak akan menjawab realita di lapangan. Jadi BPS kalau masih keluarkan angka kemiskinan tanpa revisi garis kemiskinan sama saja datanya kurang valid," ujar Bhima kepada Validnews, Jakarta, Jumat (25/7).

Baca Juga: Data Kemiskinan Dan Pengangguran Usang, Celios Desak Pemerintah Perbarui Metode

Dirinya menambahkan, data kemiskinan yang dirilis BPS juga tidak bisa menjadi acuan program pemerintah untuk mengatasi persoalan yang terjadi, salah satunya bantuan sosial (bansos).

Akibatnya, pemerintah masih harus mencari data sendiri by name-by address untuk memetakan orang miskin, menurut kriteria yang berbeda dengan BPS.

Spesifik, Bhima menyebut standar garis kemiskinan yang digunakan BPS saat ini berbeda dengan Bank Dunia, yang menggunakan PPP (Purchasing Power Parity) 2021 untuk upper-middle income country setara US$8,3 per hari, atau sekitar Rp1,5 juta per bulan per orang.

"Kita belum gunakan PPP upper-middle income, padahal status Indonesia sudah upper middle income country (negara berpenghasilan menegah), jadi gap antara BPS dan Bank Dunia terlalu jauh," tambahnya.

Orang Miskin Indonesia Menurun
Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono melaporkan, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mengalami penurunan menjadi 23,85 juta orang pada Maret 2025.

"Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," ujar Ateng dalam Berita Rilis Statistik, Jumat (25/7).

Adapun dari sisi presentase penduduk miskin terhadap populasi atau total penduduknya, pada Maret 2025 mencapai 8,47%, turun sebesar 0,1% poin dibandingkan September 2024 lalu yang sebesar 8,57%, atau sebanyak 24,06 juta orang.

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun Jadi 23,85 Juta Orang Per Maret 2025

Adapun secara tahunan, jumlah kemiskinan Indonesia menurun sebesar 1,37 juta orang bila dibandingkat Maret 2024, atau turun 0,56% persen poin.

Seakan mengonfirmasi penilaian Bhima soal standar garis kemiskinan RI, Ateng menyebut bahwa standar garis kemiskinan yang saat ini digunakan BPS justru masih berada di kisaran Rp609.160 per kapita per bulan.

"Penduduk miskin adalah pada saat dia pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Maret 2025 berdasarkan SUSENAS yang sudah tadi sebutkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan," ujar Ateng.

Dia menjelaskan, dalam mendata masyarakat miskin di Indonesia pada Maret 2025, BPS menggunakan jumlah sampel SUSENAS sebanyak 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

"SUSENAS dilakukan setiap tahun dua kali, yaitu SUSENAS Maret dan SUSENAS September. Khusus, saya tekankan di sini, khusus untuk SUSENAS Maret 2025 pendataannya dilakukan pada bulan Februari tahun 2025," bebernya.