Paramadina Desak BPS Ungkap Metodologi Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

JAKARTA - Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza Idris menyoroti data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% di kuartal II/2025 oleh BPS. Menurutnya, BPS harus menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik terkait metodologi dan asumsi perhitungan PDB serta sumber data.

Paramadina mengapresiasi penghargaan peran BPS sebagai pilar penyedia data statistik nasional secara independen, objektif, dan akurat. Data BPS adalah fondasi kebijakan negara dan menjadi rujukan utama bagi akademisi, dunia usaha dan publik luas.

“Integritas data BPS adalah modal utama dalam proses pembangunan. Sebagai lembaga negara yang mengemban amanat konstitusi untuk menyediakan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Handi melalui keterangannya, Jakarta, pada Sabtu (9/8).

Baca Juga: Celios Minta Badan Statistik PBB Audit Data Pertumbuhan Ekonomi BPS

Meski begitu, dia mengingatkan, laporan pertumbuhan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah kenyataan ekonomi yang masyarakat dan dunia usaha alami. Seperti daya beli yang melemah, konsumsi rumah tangga yang stagnan, pesimisme produsen, dan peningkatan PHK di berbagai sektor industri.

“Banyak kalangan tidak percaya, dan ini berpotensi bergulir menjadi bola liar yang merusak kredibilitas BPS,” ujarnya.

Untuk itu, Handi mendorong BPS untuk membuka informasi kepada publik terkait metodologi dan asumsi perhitungan PDB, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi, yang dapat diverifikasi oleh berbagai pihak. 

Baca Juga: HSBC Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,12% di Kuartal II Masuk Akal, Ini Alasannya

Lalu, penjelasan mengenai kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi versi BPS dan indikator-indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan.

“Serta komitmen BPS untuk menjaga independensi penuh dari tekanan atau intervensi pihak manapun, demi memastikan bahwa data bukanlah alat legitimasi politik, melainkan cerminan realita yang akurat,” jelas dia.

Universitas Paramadina menambahkan, kredibilitas BPS merupakan modal utama kepercayaan publik. Jika data yang dirilis tidak selaras dengan kenyataan, publik dan kebijakan ekonomi nasional bisa kehilangan pegangan maupun salah arah.

“Revisi data adalah hal biasa karena ini adalah ranah akademis dan teknokratis. Justru kemauan untuk memperbaiki data akan banyak diapresiasi," ungkapnya. 

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Diragukan Banyak Pihak, BPS: Datanya Sudah Mantap

Namun, ketiadaan penjelasan gamblang terhadap dinamika yang terjadi akan membuat kredibilitas BPS runtuh.

"Sebaliknya, jika BPS memutuskan untuk menutup diri, maka statistik telah bergeser dari ranah akademik menjadi ranah politik, suatu realita yang buruk; BPS pun akan kehilangan kredibilitas,” imbuhnya.

Untuk itu, ia berharap BPS segera memberikan penjelasan terbuka, menyajikan data mentah (raw data) untuk ditelaah publik, dan menegaskan kembali posisinya sebagai lembaga yang berintegritas dan independen.

“Universitas Paramadina juga mengajak para ekonom, ilmuwan dan akademisi untuk terus memantau dan menjaga kualitas data BPS di seluruh Indonesia, karena ini merupakan pijakan penting menuju Indonesia maju dan sejahtera,” jelasnya.