Agar Berdampak, INDEF Minta Pemerintah Jamin THR Swasta Lancar

JAKARTA - Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto menyampaikan, pemerintah mesti melakukan berbagai cara untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi memanfaatkan momentum Ramadan-Idulfitri 1445 H. Selain menjamin THR ASN 100%, pemerintah juga mesti menjamin pembagian THR serupa kepada sektor swasta lewat berbagai kebijakan kebijakan.

Dirinya membandingkan, THR yang pemerintah bagikan untuk ASN se-Indonesia hanya berdampak langsung kepada sekitar 4,3 juta orang. Jumlah ini jauh lebih rendah ketimbang jumlah pekerja formal di tanah air yang sebanyak 57 juta orang.

“Sebetulnya kalau mau lebih signifikan (dampak ekonomi), yang bayar 100% (THR) itu adalah sektor swasta. Kalau pemerintah bayar 100%, swastanya sudah diimbau ya maksimal H-7 sudah harus ngeluarin THR,” ujarnya dalam diskusi publik daring, Jakarta, Selasa (26/3). 

Dirinya pun menyoroti, sudah jadi rahasia umum, THR perusahaan atau pekerja swasta di Indonesia bisa diakali sehingga bisa tidak diberikan THR sepenuhnya. Untuk itu, peran pemerintah menjadi makin krusial untuk mengoptimalkan kebijakan yang ada, sebelum menelurkan kebijakan baru.

Utamanya yang berkaitan soal pengawasan hingga penegakan sanksi bagi pelanggar ketentuan THR bagi sektor swasta. Asal tahu, pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk membayar THR keagamaan 2024 paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan (H-7) secara penuh dan tidak boleh dicicil.

“Karena sebetulnya impact-nya bisa gede banget kalau THR sektor swasta (100%), karena nilainya besar sekali. Kalau hanya (dampak THR) pemerintah ya kurang, (cuma) sekitar 10% dari total pekerja formal, meski glorififikasinya (efek ekonomi) besar,” paparnya.

Baca Juga: Menaker Upayakan Ojek Online Dan Kurir Dapat THR

Sebelumnya, Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu meyakini penyaluran THR maupun Gaji ke-13 akan berdampak positif kepada konsumsi masyarakat. Selain itu, pemberian keduanya juga akan memperkuat posisi Produk Domestik Bruto (PDB) RI di 2024.

Eko pun memproyeksi, pertumbuhan ekonomi kuartal I/2024 hanya akan mentok di kisaran 5%. Sehingga mengalami penurunan ketimbang lebaran 2023 yang sempat mencapai 5,17%, yang ini pun Eko nilai tidak terlalu tinggi. 

Secara harga, hitungannya, momen lebaran 2023 mampu meningkatkan PDB nasional sebesar Rp153 triliun. Dengan begitu, deviasi kasar perkiraan dampak lebaran ke ekonomi bisa sampai sekitar Rp100 triliunan di 2024 ini.

Hal ini pun bisa masuk akal jika mengacu ekspektasi jumlah pemudik tahun ini sebesar 193,6 juta orang dikali dengan pengeluaran rata-rata sebesar Rp500 ribu/kapita. “Angkanya akan sekitar Rp90-100 triliun yang akan di-disburse (keluarkan) di dalam perekonomian,” urainya.

Adapun, Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya mengatakan, pemerintah mesti berhati-hati dengan torehan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. Pasalnya, laporan ini bisa jadi acuan paling sahih untuk mengukur kuat-lemahnya perekonomian tahun ini.

Terlebih, baik Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi global secara overall di 2024 akan lebih rendah dibanding 2023. 

“Dari segi quality agak sedikit bagus karena ada Pemilu dan bansos kemaren, at least 20% masyarakat miskin (terdalam) dapat transfusi dana bantuan dari pemerintah dan caleg yang cukup lumayan,” ucap Berly.

Kelas Menengah Terdesak, Perlu Bantuan
Namun, Berly menyambung, kelas menengah yang berada di sekitar 40-80% strata ekonomi di dalam negeri sudah ‘bersuara paling nyaring’ membutuhkan bantuan ekonomi. Untuk kalangan 20% teratas, kondisinya masih cukup aman. 

Bank Dunia menyebut kalangan di sekitar 40-80% strata ekonomi sebagai masyarakat yang menuju kelas menengah (Aspiring Middle Class/AMC). Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang dinilai tak berisiko miskin, namun tak aman secara ekonomi.

“Yang banyak isu (masyarakat strata ekonomi) 40-80% banyak teriak karena enggak dapat bansos. Walaupun dapat serangan fajar (pemilu) tapi kan enggak begitu besar, tapi merasakan kenaikan harga yang cukup lumayan (menekan),” bebernya.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah harus makin meningkatkan kesadaran literasi keuangan masyarakat kelas ini secara saksama. Tidak masalah kalangan ini ‘mencairkan’ tabungan emas-perhiasannya, namun jangan sampai terjebak dalam paparan pinjol konsumsi.

Menurutnya, hal itu akan jadi perangkap paling sulit bagi kalangan yang hanya mendapat pemasukan sebesar UMR atau pas-pasan. Jika sampai menunggak cicilan, siap-siap menghadapi beban bunga pinjaman yang besar.

Baca Juga: Legislator Usul THR Pekerja Diberikan H-14 Seperti ASN

“Ini penting untuk kita ingatkan, kalau adanya sederhana dan pas bahkan sudah makan tabungan, bijaknya lebarannya sederhana aja. Bisa ikut kendaraan umum atau mudik bersama yang dibikin beberapa lembaga sehingga cost-nya lebih rendah,” imbaunya. 

Dirinya pun mengingatkan pemerintah lagi untuk lebih responsif menerbitkan ketentuan yang dibutuhkan di tengah kondisi harga yang tinggi dan menggerus ekonomi kalangan menengah. Dia memaklumi, lambatnya respons kebijakan belakangan tersebab fokus pemerintah menjalankan pemilu secara lancar. 

Karena itu, setelah tahapan besar Pemilu sudah lewat per 20 Maret lalu, INDEF menekankan agar Kementerian/Lembaga yang punya tanggung jawab besar di bidang pangan dan sosial untuk bisa kembali bekerja ekstra fokus. Dalam menjaga stabilitas harga pangan dan ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan. 

“Itu perlu menjadi PR mereka untuk sebelum lebaran sudah melakukan sesuatu sehingga ada update (perbaikan ekonomi) setelah dari lebaran,” jelasnya.

Powered by Froala Editor