Jokowi Masih Was-Was Dengan Situasi Beras Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku masih gusar dengan harga beras di Indonesia, kendati level inflasi secara umum masih terkendali. Hal ini dilatarbelakangi kondisi super El Nino yang berpotensi menganggu pasokan beras produksi di dalam negeri.

Di sisi lain, pasokan beras dunia diprediksi akan seret karena pengutamaan kebutuhan domestik masing-masing negara. Bahkan dalam menanggulangi ini, Presiden Jokowi langsung bertemu dengan PM India Narendra Modi dan PM Bangladesh Sheikh Hasina.

“Harga beras naik, mereka (India-Bangladesh) semuanya enggak ekspor, pegang untuk keamanan dalam negerinya” sebutnya di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/8).

Dirinya pun mewanti, bahwa inflasi beras di Indonesia pada Juli sudah mencapai 6,4% berdasarkan pantauannya. 

BPS mencatat, pada Juli 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan sebesar Rp11.537/kg, naik sebesar 0,11% (month-to-month/mtm); beras kualitas medium di penggilingan Rp11.121/kg atau naik 0,37% (mtm); dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan Rp10.303/kg atau turun 0,12% (mtm).  

Jika ditilik secara tahunan, rata-rata harga beras di penggilingan pada Juli 2023 untuk kualitas premium naik sebesar 19,83% (year-on-year/yoy); kualitas medium sebesar 22,31 (yoy); dan beras luar kualitas sebesar 15,69%(yoy).

“Saya selalu cek data di kertas, kalau (harga) naik pergi ke daerah dan pasar untuk lakukan cross check lapangan. Tinggal saya minta seluruh anggota tim pengendalian inflasi puaat-daerah, (apakah) sudah mengecek secara langsung seperti itu,” tegasnya.

Baca Juga: Bantuan Beras Untuk KPM Diharap Jaga Inflasi

Berdasarkan datanya, harga beras akan naik sekitar 5-6%. Karena itu, dirinya meminta semua pihak untuk tidak main-main dengan situasi ini dan memeriksa betul kebutuhan hingga potensi kenaikannya.

Sementara ini, dirinya masih cukup optimistis dengan kondisi beras di dalam negeri, kendati terus waspada. Optimisme itu muncul dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang biasanya berkisar 1,2 juta ton, kali ini jumlahnya bisa mencapai 1,6 juta ton. Belum selesai, karena jumlahnya bisa bertambah seiring waktu lewat pengadaan di dalam negeri.

“Ini sudah di saya tanya ke Pak Budi Waseso (Dirut Bulog) di gudang sudah ada 1,6 juta ton. Artinya dari sisi stok memiliki, dan dalam perjalanan masih ada 400 ribu (ton), ini (akan) dipakai untuk mengendalikan harga,” katanya.

Selain komoditas beras, kepala negara juga mengingatkan, bahwa sebanyak 19 negara di dunia sudah mengurangi kegiatan perdagangan atau ekspor terhadap komoditas pangannya. Seperti ekspor komoditas daging, minyak, jagung, gula, hingga tepung gandum.

Jokowi pun memaklumi negara-negara tersebut dengan alasan yang sama, untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Dirinya meminta perhatian kondisi sulit ini kepada gubernur dan bupati, untuk menjaga betul kondisi sawahnya agar produktivitasnya bisa meningkat 

Ia menambahkan, jika sudah sedemikian sulit, upaya Indonesia untuk membeli komoditas tersebut dari dunia juga akan semakin menyempit.

“Karena kalau sudah pada posisi semua negara ngerem ekspornya, yang bisa menyelamatkan negara itu ya negara itu masing-masing. Kita juga sama, kita masing-masing harus bekerja keras untuk mau menyelamatkan rakyat kita,” sebutnya.

Percepat Bantuan Pangan Beras
Jokowi juga menginformasikan, pemerintah akan mendistribusikan bantuan pangan beras mulai awal September hingga November nanti. Pendistribusian ini lebih cepat dari rencana awal yang akan diberikan pada Oktober-Desember.

Nantinya, bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada sebanyak 21,3 juta penerima manfaat, per satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras/bulan. Adapun bantuan ini juga Jokowi identifikasi layaknya kegiatan semi operasi pasar

“Setiap bulan akan keluar beras 210.000 ton (ke masyarakat). Selama tiga bulan September-November akan terus diberikan bantuan pangan berupa beras besar sekali, tolong juga dicek (ketika) sudah menggerojok beras ke masyarakat,” pintanya.

Jika harga beras masih naik, dirinya juga meminta kepada daerah setingkat provinsi hingg kota untuk bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Harapannya, upaya ini akan membuat inflasi Indonesia semakin terkendali dengan baik dan pelan-pelan menurun

“Karena target dari Menko Ekononomi maupun Gubernur BI tahun depan diharapkan 2,5±1%. Jadi jangan sampai inflasi kita naik lagi, karena itu akan sangat memberatkan masyarakat, dan supaya kita tahu (mitigasi) akibat super El Nino kekeringan ekstrem diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024,” tegasnya.

Baca Juga: Bapanas Antisipasi Penurunan Produksi Beras Sampai 7%

Jokowi juga menyampaikan, indeks harga beras global FAO pada Juli 2023 mencapai 129,7 poin. Angka itu naik 2,8% secara bulanan dan naik 19,7% dari level tahun lalu. Angka indeks itu juga tercatat sebagai yang tertinggi sejak September 2011.

Sebagian besar didorong oleh kenaikan harga di segmen pasar beras jenis Indica. Larangan India terhadap ekspor Indica non-parboiled pada 20 Juli menumbuhkan ekspektasi penjualan yang lebih besar di negara lain, memperkuat tekanan ke atas yang sudah terjadi pada harga karena pasokan yang lebih ketat secara musiman dan pembelian dari Asia.

Terpisah, Menkeu Sri Mulyani, menerangkan, pemerintah telah menyiapkan insentif bagi kepala daerah yang mampu mengendalikan inflasi secara baik dan stabil. Pemerintah akan memberikan reward berupa Dana Insentif Daerah/DID, dengan anggaran insentif daerah untuk inflasi sebesar Rp1 triliun di 2023.

Untuk tahun depan, sambungnya, presiden memutuskan DID untuk pengendalian inflasi tersebut lanjut dinaikkan. Agar memacu daerah terus bekerja detail, teliti. dan antisipatif terhadap perubahan iklim lewat hadirnya El Nino dan disrupsi rantai pasok lainnya. 

“Daerah harus terus memantau dan mengendalikan pergerakan harga terutama pangan beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan lainnya,” ungkap Menkeu dalam akun Instagram @smindrawati yang dipantau Validnews.

Dirinya menginstruksikan kepada daerah menggunakan APBD, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menstabilkan harga. Dengan demikian, bendahara negara yakini upaya ini akan terus bisa menjaga daya beli masyarakat. 

Sementara itu, Mendagri dan Kemendagri secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah untuk memonitor dan menjaga komitmen daerah mengendalikan inflasi. “Terus bekerjasama erat dan kompak menjaga ekonomi Indonesia serta memajukan dan memperatakan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.