Bantuan Beras Untuk KPM Diharap Jaga Inflasi

JAKARTA- Sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima bantuan beras. Presiden RI Joko Widodo memerintahkan distribusi bantuan 10 kilogram beras kepada KPM ini selama tiga bulan mulai September 2023 hingga November 2023. Jumlahnya mencapai 210 ribu ton beras per bulan.

Presiden berharap upaya-upaya tersebut dapat menjaga tingkat inflasi, bahkan menurun hingga 2,5% pada 2024.

"Mulai awal September ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan beras satu keluarga penerima manfaat dapat 10 kilogram beras. Ini juga seperti operasi pasar," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8).

Kepala Negara juga mengungkapkan, aaat ini stok cadangan beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 1,6 juta ton. Dengan demikian, keberadaan beras itu  masih mencukupi untuk kebutuhan nasional. Terhadap Bulog, Jokowi juga meminta agar bersama pemerintah daerah dapat menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar jika harga beras masih belum stabil.

"Stok di Bulog yang biasanya 1,2 (juta ton), tadi saya tanya Pak Buwas (Dirut Perum Bulog) di gudang udah ada 1,6 juta ton. Artinya dari sisi stok memiliki dan dalam perjalanan ada 400 ribu. Ini dipakai untuk mengendalikan harga," katanya.

Jokowi  di sisi lain, mengakui bahwa harga beras masih terdapat kenaikan sekitar 5 hingga 6 %  dari harga normal. Kenaikan ini juga harus diwaspadai agar inflasi tetap terkendali, salah satunya melalui bantuan pangan tersebut. 

Tambahan Pasokan Beras
Terkait beras, Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membutuhkan tambahan pasokan beras setelah sawah seluas 7 hektare di Ciawi, Bogor mengalami puso atau gagal panen.

Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor Tatang Mulyadi di Bogor, Kamis, menyebutkan bahwa pihaknya mendatangkan beras dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Bogor. Distanhorbun Kabupaten Bogor juga sedang mengajukan klaim Auransi Usaha Tani Padi (AUTP) khusus bagi dua kelompok tani yang sawahnya seluas 7 hektare mengalami gagal panen.

"Semua terganggu, kebutuhan konsumsi untuk kabupaten kebanyakan kami mendatangkan dari luar, Karawang, Indramayu," kata Tatang, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan dengan kondisi normal, dari seluas 38 ribu hektare sawah yang ada di Kabupaten Bogor baru mampu memenuhi 49% kebutuhan beras untuk 5,6 juta jiwa penduduknya. "(Produksi) 6,4 ton beras per hektare dikalikan 38 ribu hektare. Kemudian, dikalikan per kapita berapa kali makan, kali jumlah penduduk, itu tidak cukup, baru terpenuhi 49%," paparnya. 

Distanhorbun Kabupaten Bogor juga mencatat seluas 1,5 hektare sawah mengalami kekeringan berat. Kemudian, kekeringan sedang 39,3 hektare, kekeringan ringan 87,5 hektare, dan terancam kekeringan seluas 388,15 hektare.

Tatang memaparkan, untuk kriteria kekeringan ringan ditandai dengan permukaan tanah yang pecah dan tidak ada sumber air. "Kriteria sedang, tanah lecah, sumber air tidak ada, pertumbuhan sudah terlihat bagus. Kriteria berat, tanah sudah belah, kaki kita juga bisa masuk," paparnya.

Untuk asuransi, setiap satu hektare sawah yang mengalami gagal panen dibayar senilai Rp6 juta oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah. "Yang penting sesuai dengan kriteria, per hektare  itu Rp6 juta dari klaim asuransi," kata Tatang.