Mulai Oktober, Pemerintah Anggarkan Rp8 T Untuk Tambahan Bantuan Beras

JAKARTA - Pemerintah siap menggelontorkan tambahan anggaran baru untuk bantuan pangan bagi masyarakat kelompok miskin pada kuartal IV/2023. Bantuan ini diberikan untuk mengantisipasi kehadiran berbagai tekanan domestik yang berasal dari tingkat global.  

Menkeu Sri Mulyani menekankan, APBN akan terus menjaga hajat hidup masyarakat banyak dari berbagai guncangan yang terjadi. Apalagi di tengah suasana ekonomi yang masih begitu runyam.

“Karena ekonomi dunia berubah terus, harga komoditas naik-turun dan shock terjadi di bidang pangan, energi, maupun disrupsi sisi supply, Bapak Presiden telah meminta untuk kita menambahkan lagi bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Jakarta, Senin (24/7).

Menkeu menjelaskan, pemerintah akan menambahkan anggaran sebanyak Rp8 triliun untuk bantuan pangan beras tambahan yang akan dilaksanakan pada Oktober-Desember 2023. Bantuan ini akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga rentan, setiap kelompok atau keluarga mendapatkan 10 kg beras/bulan. 

Kemenkeu menjelaskan, bantuan baru ini merupakan tambahan dari penyaluran bantuan pangan beras di Maret-Mei 2023. “Jadi mereka akan mendapatkan selama tiga bulan 30 kg, dengan 10 kg per bulannya. Ini adalah tambahan Bansos,” terangnya.

Baca Juga: Amankan Domestik, India Setop Ekspor Beras

Menkeu menilai, bantuan pangan ini dirasa perlu diperkuat kepada kelompok ini pada saat guncangan dan tekanan masih terjadi saat ini. Di sisi lain, pemerintah tak menginginkan proses pemulihan ekonomi saat ini, malah meninggalkan kelompok paling rentan.

“Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan, yaitu kelompok paling miskin,” bebernya. 

Pada semester I/2023, pemerintah mencatat sudah menggelontorkan dana untuk memberikan perlindungan sosial, petani, dan UMKM. Kementerian/Lembaga telah membelanjakan untuk anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian, Kartu Sembako Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM; PBI JKN Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta peserta; Bantuan benih Ikan, Kepiting, dan Udang Rp19,2 miliar sebanyak 67,1 juta ekor; Bantuan Benih, Mulsa, dan Pupuk Organik sebanyak Rp463,7 miliar untuk 153.537 Ha kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai.

Selanjutnya, Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) sebanyak Rp250 miliar berbentuk 3.220 traktor dan 1.350 cultivator; bantuan ternak Rp62,4 miliar dalam bentuk ternak 6.058 ekor. 

Sementara itu, non K/L telah membelanjakan subsidi dan kompensasi listrik sebanyak Rp42,9 triliun untuk 39,2 juta pelanggan; subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp32,5 triliun  untuk 3,3 juta MT; subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp57,7 triliun untuk 7,16 juta KL; serta subsidi perumahan sebesar Rp344,7 miliar untuk 84,5 ribu unit.

Perkembangan Inpres Jalan Daerah
Pemerintah juga menginformasikan perkembangan penganggaran Inpres Jalan Daerah Tahun 2023 sudah akan segera dicairkan separuhnya. 

Kemenkeu menyampaikan, anggaran Inpres ini diusulkan sebesar Rp14,64 triliun untuk menangani 2.740,8 Km jalan dan 1.350 meter jembatan.

Saat ini, Menkeu menjelaskan, Kemenkeu telah menyiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan sudah segera dicairkan atau bahkan sudah dimulai dilakukan kontraknya Rp7,45 triliun. Sedangkan Rp7,2 triliun sisanya masih dalam proses untuk penyelesaian.  

“Ini artinya, sepanjang 2740,8 Km jalan akan diperbaiki dan 1.350 meter jembatan juga akan diperkuat dan diperbaiki,” jabarnya. 

Baca Juga: Jalan Rusak, Ongkos Pun Membengkak

Menkeu Sri menjelaskan, upaya pemerintah memperbaiki infrastruktur jalan dilakukan untuk menjamin produktivitas dan mobilitas kegiatan ekonomi. Sekaligus mendorong penyerapan anggaran yang lebih terjaga.

“Dengan langkah ini, kita harap pada semester kedua nanti akan ada akselerasi terhadap kegiatan ekonomi yang berkualitas dan juga penyerapan anggaran,” ungkapnya. 

Sepanjang semester I/2023, K/L telah membelanjakan infrastruktur untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp60,7 triliun antara lain sarana-prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel KA, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi.

Kemudian, bantuan bencana sebesar Rp1,5 triliun antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 38,4 ribu KK.