Ekonom: Harus Optimal, Kebijakan Efisiensi Anggaran Mesti Proporsional

JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.

Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat kinerja kementerian dan program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. 

Menurutnya, efisiensi anggaran tak seharusnya berorientasi pada pemotongan belanja negara, tetapi juga optimalisasi penggunaan dana yang tersedia.

"Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti belanja infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja," katanya di Jakarta, Senin (10/2) melansir Antara.

Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran pada program prioritas tidak hanya berdampak pada laporan keuangan negara, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat.

Baca Juga: LPEM FEB-UI: Efisiensi Anggaran Drastis Berisiko Ganggu Operasional K/L

Lebih lanjut, dia menyorot, kebijakan efisiensi anggaran belum menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu struktur kabinet yang besar dan kompleks. Menurutnya, perampingan kementerian dan lembaga negara dapat menjadi solusi efisiensi yang lebih substansial.

"Kabinet yang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, hingga birokrasi yang semakin berbelit. Pemerintahan Prabowo harus berani mengevaluasi kembali efektivitas kementerian dan lembaga yang ada," jelasnya.

Dirinya juga menyoroti, keberadaan banyak kementerian sering kali lebih dipengaruhi oleh kompromi politik daripada kebutuhan fungsional pemerintahan. Hal ini menyebabkan koordinasi kebijakan menjadi tidak efisien dan membebani anggaran negara.

Selain itu, efisiensi anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.

"Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat," terangnya.

Achmad turut menyoroti pentingnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, yang mana dana hasil efisiensi sebenarnya dapat digunakan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor usaha kecil, baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel.

"Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban negara tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Tantangan Pembantu Presiden 100 Hari Pertama
Adapun dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, Achmad mengutarakan, mulai terlihat adanya tantangan di antara para pembantu presiden.

Dirinya menilai, beberapa menteri kurang memahami visi dan misi pemerintahan yang telah dicanangkan, sehingga diperlukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut tidak hanya berorientasi pada kinerja individu, namun juga efektivitas kelembagaan secara keseluruhan.

Baca Juga: Anggaran Semakin Cekak, Indonesia Terdesak?

"Jika ada kementerian atau lembaga yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target pemerintahan, maka perampingan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan. Kelembagaan yang terlalu besar dan kompleks justru akan menghambat laju pemerintahan," tuturnya.

Maka dari itu, instruksi efisiensi anggaran bisa menjadi kebijakan yang tepat apabila dijalankan dengan strategi yang jelas.

Kebijakan efisiensi anggaran juga harus lebih diarahkan pada refocusing anggaran ke program-program yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan dukungan terhadap UMKM.

Meski demikian, dia mengingatkan, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti hanya pada pemangkasan belanja kementerian. Reformasi kabinet menjadi langkah yang lebih fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Pemerintahan yang efisien bukan hanya tentang penghematan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana sumber daya yang ada bisa digunakan secara lebih efektif untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat," tutupnya.