Soal Utang Rp116 T, Danantara Siap Tanggung Operasional Whoosh

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria menyatakan, pihaknya akan turut terlibat dalam restrukturisasi pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Keterlibatan tersebut nantinya akan berfokus pada pengelolaan operasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Restrukturisasi sudah disampaikan oleh Pak Presiden, tentu melibatkan pemerintah dan Danantara. Nah ini juga solusi terbaik tentunya, mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama berkaitan operasional Whoosh," kata Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11).

Baca Juga: Peneliti INSTRA Beberkan 9 Cara Atasi Utang Whoosh

Menurut Dony, restrukturisasi Whoosh sangat diperlukan karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam sisi ekonomi dan angkutan massal.

"Operasionalnya kan Danantara, jadi kami bertanggung jawab secara operasional Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik. Tentu saja, mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi," imbuhnya.

Baca Juga: Prabowo Perintah Menteri Cari Skema Terbaik Bereskan Utang Whoosh

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan, Prabowo telah meminta jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan masalah utang Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

"Pak Airlangga, Menteri Keuangan (Menkeu), kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik," kata Prasetyo, Kamis (30/10), melansir Antara.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tanggung Jawab, KPK Tetap Selidiki Proyek Whoosh

Sebagai informasi, masalah penyelesaian utang proyek KCJB atau Whoosh mencuat karena adanya utang sebesar Rp116 triliun. Atas hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembayaran utang bukan beban negara, namun menjadi beban bagi BUMN yang terlibat di dalamnya.