Produktivitas Jadi Kunci RI Lepas dari Jebakan Pendapatan Menengah

JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani menyebut produktivitas menjadi kunci Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan mencapai target negara dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Peningkatan produktivitas membuat investasi dan faktor produksi dalam negeri dapat menciptakan pekerjaan yang jauh lebih produktif dalam hal output, maupun kualitas hidup. 

Apalagi, saat ini tantangan semakin kompleks dengan isu perubahan iklim global yang membuat negara-negara dunia punya fokus di bidang ini.

“Jadi ini semua menjadi salah satu unsur terpenting untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah… Dalam konteks Indonesia, sangat jelas bagaimana kita harus dapat meningkatkan produktivitas,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy ASEAN, Jakarta, Senin (23/9).

Sri Mulyani mengapresiasi kerja sama pemerintah dengan Bank Dunia untuk membuat Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Baca Juga: Pemerintah Pede Bawa Daerah Se-Indonesia Lepas Jebakan Pendapatan Menengah

Ia melanjutkan, mengutip Bank Dunia, negara-negara berpendapatan menengah di dunia yang dihuni oleh 6 miliar orang, menghadapi tantangan untuk mencapai status berpendapatan tinggi dalam dua atau tiga dekade mendatang. 

Sejak tahun 1990-an, hanya 34 negara yang berhasil, sementara 108 negara masih terjebak dalam jebakan berpendapatan menengah, dengan pendapatan rata-rata per kapita yang tidak pernah naik di atas 10% sejak tahun 1970. Tantangan ini diperparah oleh utang, populasi yang menua, dan proteksionisme. 

Laporan Pembangunan Dunia 2024 mendesak negara-negara berpendapatan menengah ke bawah untuk mengadopsi teknologi modern dan negara-negara berpendapatan menengah ke atas untuk fokus pada inovasi.

Meskipun pertumbuhan ASEAN kuat, kawasan ini menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan, masalah perdagangan, dan perubahan iklim.

Perjalanan Indonesia
Menkeu Sri menekankan, perjalanan menjadi negara dengan status pendapatan tinggi merupakan momen yang sangat kritis bagi Indonesia. Terutama, dengan komposisi demografi penduduk muda dan sumber daya alam yang besar yang terletak secara strategis dalam lalu lintas internasional serta geopolitik dunia.

“Pembahasan ini sebenarnya sudah cukup lama bagi Indonesia, karena selama 10 tahun terakhir di bawah Presiden Jokowi, tema keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah telah menjadi tema utama, sekaligus menjadi arah kebijakan pemerintah,” katanya.

Namun, lanjutnya, upaya lepas dari negara berpendapatan menengah juga merupakan pedoman yang ditetapkan Presiden Soeharto pada Orde Baru. Dibuktikan dengan adanya rencana ekonomi lima tahun atau rencana pembangunan RI yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang 35 tahun.

Ia menilai Indonesia beruntung punya populasi yang besar dan relatif muda. Namun, modal manusia dalam bentuk SDM punya tantangan tersendiri di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan stunting. Karena itu, upaya optimalisasi ini selalu digaungkan sejak Orde Baru hingga masa Reformasi.

“Bicara tentang pendidikan, ketika menikmati booming minyak kita menggunakan hasil ini dengan berinvestasi dalam pendidikan, terutama pada pendidikan dasar. Inpres Desa pada masa Presiden Soeharto secara besar-besaran membangun dan menyediakan akses pendidikan bagi banyak penduduk di seluruh pulau,” ucapnya.

Dalam hal kesehatan, perbaikan kategori kelas pendapatan RI juga membaik berkat kesuksesan program Keluarga Berencana (KB). Di sisi lain, pemerintah mengklaim terus meningkatkan kualitas banyak sektor kesehatan. 

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5% Tak Cukup Angkat RI Dari Middle Income Trap

Saat ini, pemerintah juga berupaya keras mengentaskan stunting sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup anak-anak di bawah lima tahun di Indonesia, dan populasi RI di masa depan. Pemerintah pusat juga terus mendukung desentralisasi dan otonomi daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Ini semua adalah area yang kami pelajari dari keberhasilan kami sendiri atau mungkin beberapa kegagalan, tetapi juga mengetahui bahwa ini adalah pembangunan yang sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan keluar dari perangkap pendapatan (menengah),” ucapnya.

Sebagai pengingat,  Indonesia berhasil kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas (Upper Middle-Income Country/UMIC) di 2023. Pada Juli 2023, Bank Dunia menyampaikan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8% menjadi US$4.580 di 2022 atau mengalami kenaikan dari kisaran US$4.170 di tahun sebelumnya. 

Adapun, per 2022, negara berpendapatan menengah atas memiliki GNI per kapita antara US$4.256 dan US$13.205. Pencapaian Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil selama beberapa dekade terakhir. 

Namun, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan yang inklusif, untuk menyelesaikan tantangan ketimpangan pendapatan, kemiskinan, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan berkualitas.