Pemerintah Pede Bawa Daerah Se-Indonesia Lepas Jebakan Pendapatan Menengah

JAKARTA - Pemerintah optimistis daerah-daerah Indonesia dapat bisa lepas dari jeratan jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) beberapa waktu ke depan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto siap mereplikasi sistem ekonomi daerah yang teridentifikasi maju ke banyak daerah di Indonesia.

Dia mencontohkan, saat ini DKI Jakarta sudah berhasil lolos dari middle income trap dengan pendapatan per kapitanya US$21.000/tahun. Untuk Jakarta Pusat saja, pendapatan per kapita mencapai US$50.000/tahun. 

Selain Ibukota, Airlangga juga menyebutkan, kawasan tempat IKN berdiri di Kalimantan Timur begitu pula Kalimantan Utara sudah lolos middle income trap dengan pendapatan per kapitanya menyentuh US$17.000/tahun.

“Jadi aglomerasi (ekonomi) di Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain, termasuk Singapura… Artinya apa? Ini mungkin dicapai dan sangat mungkin (Indonesia lepas middle income trap),” katanya dalam agenda Perayaan Hari Jadi Kemenko Bidang Perekonomian ke-58, Jakarta, Kamis (25/7). 

Oleh karena itu, pihaknya akan memetakan penggerak ekonomi (economic driver), kesejahteraan sosial, hingga perbaikan tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan di seluruh provinsi. Dirinya pun menyadari hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah.

“Tentu daerah-daerah ini kita harus jaga juga dengan tingkat kemiskinannya seperti apa, koefisien gini-nya seperti apa. Sehingga kita mendorong bahwa keberadaan penggerak ekonomi itu betul-betul bermanfaat di wilayah tersebut.

Baca Juga: Menkeu Soroti Kemiskinan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Dengan data tersebut, pemerintah berharap bisa mendorong agar setiap daerah bisa, seperti DKI Jakarta atau pun Kalimantan Timur. Bahkan, dirinya juga menyebut, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel sudah lolos middle income trap.

“Jadi ini satu hal yang harus kita kejar. Tetapi kuncinya kelihatan, harus ada driver ekonomi di kabupaten/kota yang extraordinary, bukan yang hanya unggul rata-rata, tetapi yang unggul secara nasional,” terangnya. 

Sekilas, Airlangga menyebut, penggerak ekonomi Luar Jawa banyak yang berbasis sumber daya alam atau bahan baku mentah. Sedangkan DKI Jakarta penggerak ekonominya sudah berasal dari sektor jasa, serupa seperti negara-negara lain.

“Nah oleh karena itu, tantangan belum berakhir, PR (ekonomi) jalan terus dan kereta Kemenko Perekonomian juga jalan terus,” paparnya.

Baca Juga: Ekonomi Jakarta 2023 Tumbuh 4,96%, Lebih Rendah Dibanding Nasional

Secara khusus, upaya akselerasi semua ini akan juga ditempuh pemerintah untuk bisa segera lepas dari middle income trap di 2030-2032. Di sisi lain, pemerintah juga sedang berupaya masuk dalam aksesi keanggotaan baru OECD.

Sejauh ini, Indonesia juga sudah berhasil mematuhi beberapa tahapan yang diberikan oleh OECD untuk bisa jadi anggota anyar. Seperti sebagian dari sektor lingkungan hidup dan sebagian dari pengelolaan BUMN.

“Memang kita tidak start from zero, oleh karena itu tiga tahun ke depan kita akan akselerasi (juga),” jelasnya.

Terkait dengan itu, pemerintah juga sudah memasukkan pembahasan dari DPR RI terkait RPJP Indonesia 2025-2045. Mulai dari kriteria inflasi dan berbagai sisi ekonomi lainnya.

“Kita dorong nanti kepala daerah pasca Pilkada untuk berkonsntrasi memencet tombol-tombol driver (ekonomi) tersebut,” jelasnya.

Ekonomi Daerah Masih Jomplang
Mengutip data sebaran PDRB Provinsi 2023 PPN/Bappernas, hanya ada 2 dari 38 provinsi yang sudah masuk pada tataran high income economy, yakni DKI Jakarta (US$20.927/kapita) dan Kaltim (US$13.996/kapita). 

Sisanya, ada sekitar 12 provinsi yang sudah masuk pada tataran upper middle income economy; sebanyak 23 provinsi masuk pada tataran lower middle income economy; dan sekitar 1 provinsi masuk pada tataran low income economy.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyoroti kondisi kemiskinan yang masih tinggi di sejumlah daerah yang punya pertumbuhan ekonomi regional tinggi saat ini. Bahkan, sejumlah daerah ini punya tingkat kemiskinan hingga double digit atau di atas tingkat kemiskinan nasional.

Per 2023, kemiskinan di Pulau Sulawesi, wilayah Maluku-Papua, dan Pulau Nusa Tenggara masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional dalam kisaran double digit. 

Seperti, tingkat kemiskinan Pulau Sulawesi berkisar 10,08% di 2023, padahal pertumbuhan ekonominya berhasil mencapai 6,39% pada tahun yang sama. 

Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Pulau Maluku dan Papua masing-masing tercatat sebesar 12,29% dan 24,76% di 2023, padahal pertumbuhan ekonomi di wilayah ini ditaksir mencapai 7,05% di waktu bersamaan. 

Begitu pula, tingkat kemiskinan di Pulau Nusa Tenggara tercatat sebesar 16,99% di 2023, adapun pertumbuhan ekonomi di Bali-Nusra terhitung mencapai 4% di waktu bersamaan.