Kembali Jadi Negara Menengah Atas, BKF: Pemulihan RI Cepat

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menegaskan, di tengah berbagai tekanan dan ketidakpastian global, Indonesia berhasil kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas (Upper Middle-Income Country/UMIC).

Sebelumnya, pada 1 Juli 2023, Bank Dunia menyampaikan bahwa Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8 % menjadi US$4.580 di 2022. Capaian ini mengalami kenaikan dari yang berkisar US$4.170 di tahun sebelumnya. 

"Indonesia berhasil naik menjadi upper-middle income country, bahkan di saat ambang batas klasifikasinya naik mengikuti kenaikan inflasi global," jelasnya dalam keterangan pers, Jakarta, Senin (3/7). 

Lebih lanjut, pemulihan ekonomi yang kuat menempatkan Indonesia kembali sebagai kelas menengah atas, meskipun ambang batas klasifikasi UMIC 2022 naik menjadi US$4.466. Asal tahu, ambang batas klasifikasi UMIC relatif terus naik selama 2019-2021, secara berurutan US$4.046, US$4.096, dan US$4.256.

Sebelumnya, Febrio menggarisbawahi, Indonesia sempat masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di 2019 dengan GNI per kapita sebesar US$4.070. Akan tetapi, pandemi covid-19 yang menghentikan hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia berimbas kepada Indonesia. 

Baca Juga: Jokowi: Indonesia Kembali Menjadi Negara Berpendapatan Menengah Atas

Akibatnya, posisi Indonesia kembali menurun ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (Lower-Middle Income Country/LMIC) di tahun 2020.

Karena itu, Kemenkeu optimistis, kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA). 

Menurut Febrio, berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN selama 2020-2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia,” ungkapnya. 

Baca Juga: Bonus Demografi Gagal, Indonesia Emas Berpotensi Terjegal

Pemerintah kembali menekankan, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. 

“Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit di tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi," lanjut Febrio.

Untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6-7% secara konsisten. Karenanya, peningkatan GNI per kapita secara signifikan di 2022 menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. 

“Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional,” paparnya.

Strategi Menengah-Panjang
Ke depan, Kepala BKF menyampaikan, pemerintah terus mengarahkan reformasi struktural dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan. Strategi ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah-panjang.

Lalu, penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing. 

Sementara itu, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, “Serta kebijakan transisi energi hijau termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas utama dalam agenda ini,” sebutnya.

Untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha. 

Selain memastikan keberlanjutan upaya jangka menengah-panjang, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek,“ ucapnya.