Pertumbuhan Ekonomi 5% Tak Cukup Angkat RI Dari Middle Income Trap

JAKARTA - Fraksi Partai NasDem menilai, target pertumbuhan yang dipatok pemerintah untuk tahun depan belum bisa mengangkat status Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah. Pemerintah melalui KEM-PPKF RAPBN 2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3-5,7%. 

Perwakilan F-Nasdem Fauzi H Amroh pun mempertanyakan dasar dan meminta penjelasan pemerintah terkait penetapan target pertumbuhan tersebut. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk mengangkat Indonesia dari jurang middle income trap sebelum 2045. 

“Untuk itu, Fraksi Partai NasDem menganggap, bahwa dibutuhkan upaya yang lebih keras melalui bauran kebijakan moneter dan fiskal untuk menyentuh angka pertumbuhan 6%,” sebutnya dalam agenda Paripurna, Jakarta, Selasa (23/5).

Dia menjabarkan, arsitektur fiskal yang dirancang oleh pemerintah melalui KEM-PPKF 2024 disusun dengan asumsi bahwa tren perlambatan ekonomi global masih akan terus berlangsung di tahun mendatang. Bahkan, IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi global hanya akan menyentuh level 2,8%.

Dia menjabarkan, sejumlah faktor pemberat geliat ekonomi di tahun depan. Mulai dari tingginya tingkat inflasi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter, makin terbatasnya ruang kebijakan ekonomi fiskal maupun moneter, hingga peningkatan tensi geopolitik menjadi risiko nyata yang harus terus diwaspadai Indonesia.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2023 dari 4,8% menjadi 5,0%, sementara outlook untuk 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%. 

"Meskipun demikian, kita patut berbangga bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih terbilang cukup solid di tengah perlambatan ekonomi global tersebut,” ungkap Fauzi.

Baca Juga: DPR: Lanjutkan Reformasi Keuangan Untuk Capai Target APBN 2024

Pihaknya pun menekankan, agar pemerintah pada tahun anggaran 2024 mampu memperkuat kontribusi permintaan domestik serta mempertahankan inflasi agar tetap berada pada level moderat. 

Hal tersebut masih menjadi kunci dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

"NasDem memandang, bahwa memperkuat kontribusi permintaan domestik serta mempertahankan inflasi agar tetap berada pada level moderat masih menjadi kunci dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat," paparnya.

Adapun di sisi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) F-NasDem berupaya memandang bahwa arah kebijakan fiskal dari sisi pendapatan cukup memadai. 

Utamanya ditilik dari upaya mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan, serta memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kendati, fraksinya berharap, pemerintah mampu bekerja lebih keras terutama dalam meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB. 

"Sebagaimana kita ketahui bersama, meskipun secara nominal penerimaan negara terus mengalami peningkatan, namun dari sisi rasio penerimaan negara terhadap PDB cenderung mengalami penurunan terutama rasio perpajakan," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan F-PKB Abdul Wahid menilai, target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,3-5,7% yang ditetapkan pemerintah cukup realistis. Meski begitu, FPKB mencatat bahwa peningkatan belanja infrastruktur belum meningkatkan Indeks Daya Saing dan kontribusi Industri dalam PDB. 

Karenanya, untuk meningkatkan investasi yang cenderung tertahan pada 2023, PKB mendorong agar pemerintah membuat skema menarik terhadap berbagai proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dijalankan. Dengan demikian, dapat menarik investor dan memberi nilai tambah yang lebih bagi perekonomian, serta tidak menambah beban fiskal ke depan.

Tidak hanya itu, dari sisi produksi, pemerintah harus terus mengoptimalkan kinerja di sektor pertanian, perdagangan dan Manufaktur guna menyerap tenaga kerja pasca pandemi. Sebagai kontribusi terbesar PDB, Industri manufaktur harus terus dijaga dan diperkuat agar memberikan multiplier effect yang di signifikan. 

“Salah satunya adalah dengan penguatan teknologi yang efisien dan hilirisasi produk guna meningkatkan daya saing produk,” ungkap Wahid dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga: Ketidakpastian Domestik, PPP: Target Penerimaan Pajak 2024 Ambisius

Peluang Ekonomi 2045 Masih Ada
Pemerintah dalam catatan Kem-PPKF 2024 menyampaikan, Indonesia masih punya peluang yang terbuka lebar untuk dapat mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Dorongan pada perekonomian potensial nasional perlu dilakukan dengan mengatasi hambatan-hambatan struktural, terutama dari sisi suplai. 

Sebagaimana telah disampaikan dalam KEM-PPKF untuk 2023, perbaikan sisi produksi juga sangat berperan penting terutama dalam merelaksasi output gap yang diperkirakan akan menyempit dan mulai mengarah ke lajur positive gap dalam beberapa tahun ke depan. 

Pencapaian visi tersebut dapat ditempuh, salah satunya dengan dukungan dari transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah.

 Begitu pula keberlanjutan dari implementasi reformasi struktural, baik yang telah dicanangkan maupun direncanakan oleh pemerintah.