PKP: Sektor Perumahan Putar Ekonomi Rp310 T, Sumbang 1,3% Pertumbuhan

JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, sektor perumahan dapat berkontribusi maksimal hingga 1,3% kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Hitungan Kementerian PKP, tiga program utama di sektor perumahan dapat memutar perekonomian nasional hingga mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun.

“Kontribusi ini berpotensi memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1-1,3% dari target 8% (pertumbuhan ekonomi) yang dijanjikan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (8/8) melansir Antara.

Baca Juga: Ini Strategi Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Di Semester II/2025

Adapun tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan, pertama, renovasi 2 juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp43 triliun. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah yang membutuhkan renovasi agar layak huni, khususnya di desa.

Kedua, pembangunan 1 juta rumah baru melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan.

Desain tower rumah susun untuk masyarakat Indonesia yang akan dibangun oleh investor dari Qatar yakni PT Al Qilaa International Indonesia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/6/2025). Antara/Aji CaktiKetiga, penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas pada sekitar 10% wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan backlog perumahan nasional sebesar 20 juta unit. 

Menurut Fahri, strategi ini akan menciptakan efek berganda signifikan.

“Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Baca Juga: Realisasi FLPP Semester I/2025 Capai Rp18,8 Triliun

Sebagai informasi, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025 mencapai 5,12% (year-on-year/yoy), dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp5.947 triliun. Angka pertumbuhan secara kuartalan tercatat sebesar 4,04% (quarter-to-quarter/qtq) .

Rumah Subsidi Harus Tersebar Se-Indonesia
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

"Rumah Subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat," ujar Ara di Jakarta, Jumat (8/8) melansir Antara.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Calon konsumen melihat bangunan rumah subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (21/6/2025). Antara Foto/Harviyan Perdana PutraBP Tapera melakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Dalam Negeri yang disaksikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Baca Juga: Bappenas: Program Tiga Juta Rumah Percepat Capaian SDGs

Lingkup Kerja sama dalam PKS ini berupa dukungan penuh dari pihak Kementerian Dalam Negeri dalam hal pendataan para PNS/ASN yang berpotensi mengajukan perolehan FLPP.

Dia menyampaikan, seluruh inovasi dan terobosan program tersebut dapat dicapai berkat kolaborasi seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan.

“Sebagai menteri mengakui dan merasakan banyak keterbatasan dalam kewenangan, tapi saya bersyukur memiliki mitra kerja dan partner Kabinet Merah Putih yang mendukung penuh program di sektor perumahan,” ujar Ara.

Dia juga berpesan kepada BP Tapera untuk terus menyediakan kuota bagi para pegawai di Kementerian Dalam Negeri “Berapa pun kebutuhan (hunian rumah) untuk para PNS dan ASN, tolong siapkan kuotanya," kata Ara.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, berdasarkan arahan Menteri PKP, alokasi kuota yang disediakan adalah 2.000 unit bagi para pegawai yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Heru juga menyampaikan, BP Tapera telah menerima data minat FLPP sebanyak 1.190 orang pegawai dari Kementerian Dalam Negeri yang mendaftarkan untuk memanfaatkan program pembiayaan perumahan.