c

Selamat

Kamis, 6 November 2025

EKONOMI

24 Juni 2025

19:45 WIB

Percepat Investasi di Batam, Pemerintah Dirikan Desk Khusus BKPM

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan mendirikan desk BKPM khusus di Kota Batam untuk mempercepat dan mempermudah perizinan investasi di kota tersebut. 

Penulis: Erlinda Puspita

Editor: Khairul Kahfi

<p>Percepat Investasi di Batam, Pemerintah Dirikan Desk Khusus BKPM</p>
<p>Percepat Investasi di Batam, Pemerintah Dirikan Desk Khusus BKPM</p>
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersama Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam agenda penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kota Batam di Jakarta, Selasa (24/6). Validnews/Erlinda PW

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, pemerintah akan membentuk desk BKPM khusus di Kota Batam. Pembentukan desk ini diklaim bisa mempercepat proses perizinan investasi di kota Industri tersebut, sehingga bisa menarik minat investor lebih banyak.

Dengan hadirnya desk BKPM khusus di Batam, Rosan mengaku akan menempatkan pejabat pihaknya di kota tersebut. Sehingga para investor bisa lebih cepat dalam mengurus proses perizinan investasi dan memperoleh sosialisasi mengenai investasi tersebut secara komprehensif.

"Kebanyakan investor masuk ini kan biasanya pertama-tama akan berhubungan dengan kami BKPM. Ini bisa kami fasilitasi untuk masuk ke Batam. Tentunya akan kita beri prioritas pada Batam yang sudah menjadi Free Trade Zone (FTZ) Area," ujar Rosan di kantornya, Jakarta, Selasa (24/6).

Baca Juga: Menteri Investasi Pede Investor Asing Masih Minat Tanam Modal di Indonesia

Pembentukan desk tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Rosan bersama dengan Walikota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam) Amsakar Achmad di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Selain mengejar peningkatan nilai investasi di Batam, Rosan juga mengincar adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja di kawasan ini.

"Tidak semata-mata dari segi ekonominya saja, tapi juga dari segi penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga ini juga mempunyai multiplier effect dari segi ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga peningkatan dari sumber daya manusia itu sendiri, terutama di Kepulauan Batam," ujarnya.

Rosan meyakini, strategi itu juga bisa menjadi salah satu upaya konkret pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8% di 2029. Pasalnya, investasi masih menjadi kontributor kedua terbesar sekitar 29-30%terhadap pertumbuhan ekonomi RI. Posisinya hanya kalah dari sektor konsumsi yang bisa berkontribusi maksimal 53-54%.

Baca Juga: SEZ Singapura-Johor Meluncur, BP Batam Siap Gali Potensi Ekonomi Baru

Sementara itu, Walikota Batam Amsakar Ahmad menyatakan, pembentukan desk BKPM berdasarkan usulan dari para pelaku usaha yang mengeluhkan panjangnya birokrasi perizinan untuk berinvestasi. Padahal, pengusaha mengaku harus segera merealisasikam investasinya.

Amsakar juga mengaku, sejalan dengan masifnya investasi di Batam, maka pihaknya akan bertahap menyiapkan SDM yang sesuai kebutuhan industri. Lebih lanjut, Batam juga memamerkan keberhasilan wilayahnya yang berstatus sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 

Ia membeberkan, pada 2024, Batam berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69%, terhitung melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03%. Peningkatan tersebut disumbang dari industri manufaktur, perdagangan, dan jasa pendukung.

"Realisasi investasi Batam pada tahun yang sama mencapai Rp42,26 triliun. Meningkat 31,17% dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Amsakar.

Baca Juga: Garap Proyek Energi Hijau, Singapura Siap Bangun Kawasan Industri Di Kepri

Selain itu, BP Batam juga menyampaikan, saat ini sudah ada 31 kawasan industri di Batam, serta 135 industri galangan kapal, yang diklaim menjadi penopang industri galangan kapal nasional sebesar 60%.

"Ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Aerocity, kemudian Nongsa Digital Park Dan ada dua PSN yang juga telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kita menata regulasi dan membangun sinergitas. Penandatanganan MoU ini menjadi pintu pembuka untuk lebih tumbuh kembangnya investasi di kota Batam," tandasnya.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar