Pemerintah Jamin Anggaran Rp335 T MBG Untungkan UMKM

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai, kebijakan penganggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun jadi bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan UMKM.

"Alokasi anggaran Rp335 triliun kepada program MBG ini yang paling menikmati terbesar adalah UMKM, tidak ada lagi, tidak ada lagi," ucapnya dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Selasa (19/8).

Baca Juga: MBG Ambil 44,4% Anggaran Pendidikan, Ekonom: Harus Pro Pertumbuhan

Maman menjelaskan, khusus dapur umum, masuk dalam kategori usaha menengah karena modal yang diperlukan sekitar Rp500 juta-2 miliar, bergantung pada kualitas masing-masing dapur. Tapi sampai saat ini, rata-rata dapur umum yang sudah ada bermodalkan Rp700 juta-1 miliar.

Dalam satu dapur umum, setidaknya ada 20 supplier untuk memasok telur, ikan, daging, beras, sayur mayur, dan lain sebagainya yang notabene supplier tersebut masuk dalam kategori UMKM.

Kementerian UMKM mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG. Pasalnya, masih banyak dapur umum yang kesulitan mencari supplier bahan memasak untuk program Makan Bergizi Gratis.

"Sekarang mungkin supplier masih diperebutkan oleh dapur umum. Tapi pada saat nanti 30 ribu dapur umum sudah terbentuk semua, dapur umum itu akan kesulitan mencari supplier, pasti," tambah Maman.

Ketika puluhan ribu dapur umum telah terbentuk ke depannya, mau tidak mau akan tercipta ekosistem usaha di level kecamatan dan desa. Masyarakat ke depan bakal melihat peluang bisnis ternak ayam, kolam ikan lele, peternakan telur, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Banyak Untuk MBG, Masalah Di Sektor Pendidikan Bertambah

Penciptaan ekosistem usaha itulah yang akan dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud konkret keberpihakan terhadap ekonomi berbasis kerakyatan.

"Jadi ini yang sedang didorong oleh Pak Presiden dalam rangka untuk bentuk konkret keberpihakan beliau terhadap ekonomi kerakyatan," tandasnya.

Sekadar informasi, anggaran sebesar Rp335 triliun digelontorkan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2026. Alokasi itu setara 44,21% dari total anggaran pendidikan yang dipatok sebesar Rp757,8 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menerangkan, sampai saat ini sudah ada 5.885 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menopang program Makan Bergizi Gratis.

"Program MBG telah ditopang oleh keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kini berjumlah 5.885 unit dan telah beroperasi di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan," tutur Dadan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, seperti dikutip Antara.