Banyak Untuk MBG, Masalah Di Sektor Pendidikan Bertambah

JAKARTA - Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Achmad Hidayatullah kritik alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan 2026. Dana MBG mencapai Rp335 triliun atau hampir separuhnya dari total Rp757,8 triliun anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026.

Achmad menilai, masih ada berbagai persoalan pendidikan yang membutuhkan anggaran. Misalnya, dukungan pendidikan di daerah tertinggal, kesejahteraan guru yang belum memadai, dan anggaran riset perguruan tinggi. 

"Ketika anggaran MBG Rp335 triliun itu diambil dari alokasi anggaran pendidikan yang 20%, jika benar maka anggaran untuk beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen, riset, serta infrastruktur pendidikan masih kecil," terang Achmad dikutip dari laman resmi UM Surabaya, Rabu (20/8).

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UM Surabaya itu menyayangkan, anggaran pendidikan Indonesia juga tergolong kecil dibandingkan dengan negara maju. Juga masih diperparah dengan rumitnya administrasi.

Baca juga: Anggaran Pendidikan 2026 Dinilai Tabrak Konstitusi    

Dia menyampaikan, pemerintah perlu mempertimbangkan sumber pendanaan lain untuk MBG. Sebab, amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN harus dijaga secara substansial.

Menurut Achmad, program makan bergizi di sekolah memang bermanfaat bagi murid. Berdasarkan sejumlah studi internasional, pemberian makan bergizi di sekolah bisa meningkatkan kemampuan matematika murid, meningkatkan kehadiran di sekolah, dan mendorong pertumbuhan anak.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Dari angka itu, sebesar Rp335 triliun dialokasikan untuk MBG, Rp178,7 triliun untuk program bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan, Rp64,3 triliun untuk dana BOS, serta Rp57,8 triliun untuk beasiswa LPDP, KIP, dan PIP.

Alokasi anggaran itu menuai kritik dari sejumlah pakar pendidikan, salah satunya Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menjelaskan, anggaran MBG seharusnya tidak diambil dari anggaran pendidikan. Sebab, berbeda dengan anggaran pendidikan, anggaran MBG tidak secara langsung diperintahkan oleh konstitusi.

"Masih banyak persoalan mendasar pendidikan dan guru yang harus dibenahi dan dibiayai pemerintah," urai Satriwan melalui keterangan tertulis, Senin (18/8).