Pemerintah Beri Insentif Buat Kelas Menengah, Apa Saja?

JAKARTA - Pemerintah akan memberi program bantuan sosial (bansos) dan penambahan insentif untuk kelas menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian bansos dan insentif ini diberikan agar kelas ekonomi menengah tetap terjaga.

“Kelas menengah punya peran strategis untuk mendukung perekonomian, terutama berkontribusi terhadap entrepreneurship ataupun kewirausahaan juga terhadap penciptaan lapangan kerja,” ucap Airlangga kepada wartawan usai acara Dialog bertajuk “Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045” pada Selasa (27/8). 

Untuk mendukung kelas menengah, Airlangga menyebut pemerintah telah membuat beberapa program, antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, PPII (Pembayaran Iuran yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Kesehatan) dan kredit usaha rakyat (KUR).

“Berbagai program ini diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah,” ujarnya.

Kemudian khusus untuk insentif pajak, atas persetujuan Presiden dalam rapat yang lalu, dia menyebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk sektor perumahan sebesar 100%.

Baca Juga: Rentannya Masyarakat Kelas Menengah

Insentif PPNDTP ini akan diberikan 100% sampai dengan Desember 2024. Saat ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menaungi program ini sedang disiapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, Airlangga juga mengatakan pemerintah mendorong alokasi pembiayaan rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat penghasilan rendah.

Airlangga menyebut FLPP yang semula ditargetkan sebesar 166.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 200.000 unit. Artinya ada penambahan 34 ribu kuota.

“Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September diharapkan mampu mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi. Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” ungkap dia.

Airlangga mencatat, masyarakat kelas menengah Indonesia berkisar 17,13%, dan aspiring middle class mendekati angka 50%. Angka ini, kata Airlangga, sedikit lebih tinggi dibandingkan pada sebelum covid-19.

“Ini karena ada efek dari covid-19 yang sering disampaikan oleh Bu Menteri keuangan sebagai scarring effect, di mana ini diharapkan bisa diperbaiki ke depannya,” ucap dia.

Baca Juga: Celios: Ekonomi Kelas Menengah Kini Terjerat Tingginya Biaya Pendidikan

Dia menuturkan, karakteristik masyarakat di kelas menengah sangat berkaitan dengan pola konsumsi, di mana pengeluaran terbesar biasanya berasal dari segi sektor makanan diikuti oleh perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor biasa.

“Perumahan menjadi prioritas, ini menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar, dan setelah makanan dan minuman, sehingga bagi kelas menengah sektor perumahan ini menjadi penting,” katanya.

Selain itu, Airlangga mengatakan investasi menjadi hal yang penting. Ini lantaran investasi yang positif akan membuat perubahan sosial terutama untuk mencapai Indonesia emas 2025.

“Oleh karena itu, untuk menjaga kelas menengah kita perlu mendorong perekonomian yang stabil dan tinggi, karena ini akan mendorong kelas menengah kita untuk terus sembuh dan mengurangi mereka yang aspiring middle class ataupun penurunan sendiri,” ucap Airlangga.

Kuota FLPP Sebelumnya Habis
Sebelumnya, Direktur jenderal perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan kuota FLPP berkisar 150.000 unit telah habis. Untuk itu pihaknya menunggu tambahan insentif ini melalui kebijakan Kementerian Keuangan.

“FLPP sudah demikian masif. Untuk tahun 2024 ini bantuan FLPP ini sekitar 150 ribu itu sudah habis dan ini masih menunggu kebijakan dari Kementerian keuangan moga-moga bulan September akan dikucurkan kembali,” ucap dia saat keynote speech acara Talkshow Teknologi properti, Jumat (23/8).

Baca Juga: Kementerian PUPR Akui Subsidi Perumahan Masih Tak Tepat Sasaran

Meskipun begitu, dia menekankan agar bantuan investasi dari pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. Menurut Iwan, pihaknya masih melihat, beberapa perumahan yang mendapatkan bantuan FLPP dan KPR masih banyak yang kosong.

“Saya temui masih banyak yang kosong. Nah itu masih ada yang kosong di beberapa provinsi ada yang 60% bahkan 80%,” kata Iwan.

Untuk itu, dia mengatakan, bantuan seperti FLPP ini perlu diberikan kepada kelompok yang mendesak untuk kebutuhan rumah.

“Jangan karena secara persyaratan berhak tapi dia bukan kelompok yang prioritas sebenarnya dan mendesak untuk mendapat rumah,” tandasnya.