Kementerian PUPR Akui Subsidi Perumahan Masih Tak Tepat Sasaran

JAKARTA - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto akui pemerintah sering kali tidak tepat sasaran dalam memberikan subsidi perumahan lantaran tidak punya data riil.

“Kami sendiri saat ini merasakan berbagai bantuan pemerintah kadang-kadang masih dirasakan kurang tepat sasaran,” kata Iwan dalam Keynote Speech acara Talkshow Teknologi properti, Jumat (23/8).

Dia mengatakan, khusus di sektor perumahan pihaknya belum mendapatkan data riil sampai by name by address mengenai kondisi masyarakat.

“Saya mensinyalir bahwa backlog misalnya dari 12,7 dari sekitar tahun 2021 lalu sekarang 9,9 ini juga adalah sebuah indikasi tapi kita belum mendapatkan data riil yang memang bagian dari backlog itu sendiri,” ucap dia.

Baca Juga: SMF Ungkap 2 Tantangan Utama Program 3 Juta Perumahan Prabowo-Gibran

Selain itu, menurutnya, penggunaan teknologi juga kurang efektif dan kurang dimanfaatkan sehingga sering kali pemberian bantuan atau bansos tidak tepat sasaran juga ada beberapa kelompok atau beberapa pihak yang menerima bantuan dobel.

“Kalau kita bicarakan PR besar kita, rumah tidak layak huni sampai di seluruh negeri kita gak punya datanya persis siapa kelompok sasaran yang memperoleh ini,” imbuhnya.

Program FLPP
Di samping itu, dia menyebutkan pemerintah berencana akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada September tahun 2024. Namun ini masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan.

“FLPP sudah demikian masif. Untuk tahun 2024 ini bantuan FLPP ini sekitar 150 ribu itu sudah habis dan ini masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan moga-moga bulan September akan dikucurkan kembali,” ucap dia.

Meskipun begitu, dia menekankan agar bantuan investasi dari pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. Menurut Iwan, pihaknya masih melihat, beberapa perumahan yang mendapatkan bantuan FLPP dan KPR masih banyak yang kosong.

Baca Juga: SMF: Investasi Perumahan Rp1 T Berdampak Kenaikan PDB Rp1,9 T

“Saya temui masih banyak yang kosong. Nah itu masih ada yang kosong di beberapa provinsi ada yang 60% bahkan 80%,” kata Iwan.

Untuk itu, dia mengatakan, bantuan seperti FLPP ini perlu diberikan kepada kelompok yang mendesak untuk kebutuhan rumah ini.

“Jangan karena secara persyaratan berhak tapi dia bukan kelompok yang prioritas sebenarnya dan mendesak untuk mendapat rumah,” tandasnya.