OIKN: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pembangungan Infrastruktur Nusantara

PENAJAM PASER UTARA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjamin kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu proses pembangunan infrastruktur IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara (IKN) terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028," kata Basuki melansir Antara, Jakarta, Sabtu (15/2).

Dia mengatakan, infrastruktur ibu kota Indonesia telah disetujui oleh pemerintah pusat dan akan menggunakan APBN lebih kurang Rp48,8 triliun, dan didukung dengan skema pembiayaan selain APBN. Kebijakan efisiensi anggaran sendiri dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan IKN memang jauh lebih sedikit. 

Baca Juga: Anggaran Diblokir, Prabowo Komitmen Pembangunan IKN Tetap Jalan

Pada tahap awal pembangunan IKN pada 2022-2024, dana APBN yang digelontorkan mencapai Rp89 triliun. Anggaran itu untuk pembangunan jalan tol, 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), penyediaan air minum, sanitasi, kolam retensi, dan lainnya.

Di tahap kedua, nantinya direncanakan meliputi pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. Hal ini sesuai dengan rencana ibu kota Indonesia sebagai ibu kota politik di 2028. 

Pembangunan di tahap kedua itu juga akan diisi oleh kantor perbankan dan proyek investasi lainnya dan akan mulai dibangun pada 2025.

"OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun," terang Basuki.

Selain itu, infrastruktur umum seperti jalan, air minum, dan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), dan Multi-utility Tunnel (MUT) masih dalam tahap pelelangan. Ditargetkan, proyek tersebut rampung pada 2026.

"Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya (Idulfitri), target selesai pada 2026. Jadi di 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru," timpal dia.

Sementara itu, seluruh pegawai OIKN juga dipastikan akan mulai berkantor di IKN secara penuh pada Maret 2025. Dengan begitu, kegiatan OIKN akan dilaksanakan di IKN.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu menegaskan, pembangunan IKN harus terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Celios: Pemerintah Tak Perlu Malu Akui Penundaan Pembangunan IKN

Otorita IKN diberikan mandat untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang belum rampung pada 2022–2025, khususnya di dua sektor utama: kawasan legislatif dan yudikatif.

“Dalam Rapat Dengar Pendapat, Otorita IKN menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk meneruskan pembangunan dan menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas pada 2022–2025,” ujar Edi dalam RDP Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita IKN, Rabu (12/2).

Rapat tersebut membahas Inpres 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025, serta program kerja Otorita IKN tahun ini.

Politisi Fraksi PAN ini mengungkapkan, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN hingga 2029 mencapai Rp48,8 triliun. 

Saat ini, Otorita IKN telah mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp6,3 triliun. Namun, dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait, Otorita IKN diminta menyiapkan dokumen tambahan untuk usulan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.