Seluruh Pegawai Otorita Segera Berkantor Di IKN

JAKARTA - Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyampaikan, seluruh pegawai OIKN akan segera dipindah ke IKN agar dapat fokus pada pembangunan. 

Ia juga memaparkan, kantor sekretariat presiden dan sekretariat negara sudah selesai, pembangunan Istana Wakil Presiden sudah 40%. Lalu, pembangunan empat kompleks kantor kementerian koordinator sudah 98%, dan beberapa sudah dilengkapi furnitur.

"Kantor kementerian PU progresnya 60% kantor IKN akan selesai bulan ini. Seluruh kegiatan ada di IKN nantinya, seluruh pegawai OIKN dipindah ke sana supaya fokus pembangunan," kata Basuki di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Kemudian, hunian untuk ASN, Polri dan TNI yang rencananya akan dibangun 47 tower per akhir Januari sudah terbangun 27 tower. Rencananya, pada akhir Februari terbangun 37 tower dan akhir Maret 47 tower.

"Tapi akan ada penambahan rumah tapak menteri, karena sekarang kan ada 48 menteri. Ini masih dibicarakan. Untuk masjid sudah 50% dan pertengahan Maret bisa operasi untuk jalan, jembatan dan runway bandara," ungkap Basuki.

Di sisi lain, Basuki menjelaskan saat ini OIKN memiliki wewenang pelaksanaan pembangunan yang baru dimulai dan pemeliharaan bangunan yang sebelumnya sudah dibangun oleh Kementerian PUPR.

Di tahun 2025, kata Basuki, OIKN memerlukan Rp48,8 triliun untuk membangun gedung yudisial dan legislatif dari 2025 sampai 2028, yang terdiri dari pekerjaan fisik dan pengelolaan insfraktuskfur terbangun.

"Setelah kami hitung tahun 2025 ini perlu Rp8,1 trillun lagi yang kurang dan itu sudah termasuk dari Rp48 triliun. Totalnya tahun 2025 ini perlu Rp14,4 triliun," beber Basuki.

Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa pihaknya terkena efisiensi anggaran sebesar Rp1,15 triliun dari pagu anggaran tahun 2025. 

Basuki mengungkapkan, efisiensi di tubuh Otorita IKN tersebut memangkas dari pos anggaran untuk perjalanan dinas keluar negeri, kajian-kajian, seminar, forum group discussion (FGD), kegiatan seremonial hingga kegiatan pengadaan alat tulis kantor (ATK).

"Ini sebagian untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di otorita IKN," tutur dia.