Celios: Pemerintah Tak Perlu Malu Akui Penundaan Pembangunan IKN

JAKARTA - Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar meminta pemerintah untuk secara terbuka menyatakan penundaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Food Estate yang belakangan ini ramai dibicarakan. 

Menurut Wahyudi, salah satu alasan penundaan tersebut adalah terbatasnya anggaran, yang saat ini akan lebih difokuskan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia bahkan menyarankan agar pemerintah tidak merasa malu atau terpaksa untuk menyembunyikan alasan tersebut dari publik, melainkan lebih baik untuk secara jujur mengungkapkan alasan penundaan tersebut.

"Lebih baik dihentikan saja. Jadi gak usah malu-malu kalau memang anggarannya ditahan seakan untuk kepentingan politik, harmonisasi antara rombongannya pak Prabowo dan Pak Jokowi lebih baik blak-blakan saja ke publik dan bilang bahwa ini dihentikan," kata Media dalam diskusi publik, Senin (10/2).

Media menyebut, masyarakat akan lebih mendukung keputusan pemerintah untuk menghentikan proyek IKN dan Food Estate, terutama jika anggaran yang tersedia digunakan untuk memberikan subsidi yang lebih langsung bermanfaat, seperti program MBG yang memberikan makan bergizi gratis kepada masyarakat.

Baca Juga: Ekonom: Investasi Di IKN Masih auh Dari Target Pemerintah 

"Karena apabila dihentikan sebetulnya masyarakat akan berpihak pada keputusan Pak Prabowo untuk menghentikan IKN. Pasti masyarakat lebih memilih menerima subsidi ketimbang pemerintah membangun IKN," kata dia.

Media juga menegaskan bahwa meskipun banyak yang berharap jika kedua program tersebut dapat berjalan bersamaan, namun secara fiskal, hal itu tidak mungkin dilakukan. "Apakah bisa keduanya? IKN jalan MBG jalan? Gak juga. Fiskal kita gak mampu untuk itu," tegasnya.

Sebagai solusi, Wahyudi mengusulkan agar program MBG dilaksanakan secara tepat sasaran, disertai dengan penghematan anggaran yang dapat mengalihkan dana ke sektor yang lebih dibutuhkan. 

Selain itu ia juga menyarankan perlu adanya peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan untuk memastikan kelangsungan program-program sosial yang penting.

Sebagai informasi, pemerintah belakangan melakukan efisiensi anggaran kepada beberapa Kementerian/Lembaga. Salah satunya untuk pembangunan IKN. 

Baca Juga: Anggaran Diblokir, Prabowo Komitmen Pembangunan IKN Tetap Jalan

Dilansir dari Antara, Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung mengatakan pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana, meskipun anggaran dari pemerintah pusat untuk ibu kota negara baru itu sementara diblokir.

"Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ujar Onesimus.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan IKN akan terhenti. "Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim," ujarnya.

Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum yang juga bertugas untuk menyediakan infrastruktur bagi Food Estate juga mengalami efisiensi anggaran sebesar 80% yang awalnya sebesar Rp110,95 triliun lalu dipangkas sebesar Rp81,38 triliun, sehingga kini anggaran yang tersisa hanya Rp22,3 triliun.