Anggaran Diblokir, Prabowo Komitmen Pembangunan IKN Tetap Jalan

JAKARTA - Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tetap berjalan, meski anggarannya kini sedang diblokir Kementerian Keuangan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka. Anggaran pembangunan IKN saat ini masih berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN.

"Kalau diblokir itu, kan, bukan berarti anggarannya enggak ada, kan? Anggarannya belum dibuka. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di Otorita IKN," jelasnya ketika ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (7/2).

Baca Juga: OIKN: Alokasi APBN Rp48,8 Triliun Beri Keyakinan Investor Berinvestasi Di IKN

Namun, dia tidak merinci total anggaran untuk pembangunan IKN dari OIKN dan Kementerian PU yang diblokir. Dia juga tidak menjelaskan kapan pemblokiran anggaran pembangunan IKN akan kembali dibuka.

Dibanding itu, Hasan memastikan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. 

"Anggaran Rp48 triliun komitmen (pembangunan IKN) selama 5 tahun ke depan," kata Hasan.

Anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan di IKN, khususnya gedung-gedung untuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah juga terus mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan di IKN.

”Yang jelas komitmen dari Bapak Presiden beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur bahwa selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” tandasnya.

Sepanjang pembangunan IKN tahap pertama pada 2022-2024, dialokasikan Rp89 triliun. Biaya ini digunakan untuk pembangunan jalan tol, 47 tower hunian aparatur sipil negara, penyediaan air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, hingga perkantoran.

Rencananya, Presiden Prabowo akan berkantor di IKN mulai 2028, saat IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik. Untuk itu, kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif harus sudah tersedia di IKN.

Bantah Pembangunan IKN Mandek
Terpisah, melansir Antara, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhenti dan para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing, imbas dari adanya efisiensi anggaran.

Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menegaskan, program pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Program pembangunan IKN tahap dua (2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” kata Troy, Jumat (7/2).

Baca Juga: Kemenkeu: Pembangunan IKN Habiskan Rp43,4 Triliun APBN Pada 2024

Troy mengungkapkan, program pembangunan IKN tahap kedua akan difokuskan untuk membangun ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.

Ia merinci, pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap kedua dengan skema pembiayaan yang mencakup dari APBN sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan telah mencapai Rp6,49 triliun.

Kemudian, OIKN juga membantah adanya informasi yang mengatakan para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing.

“Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” tuturnya.

Adapun sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025.

Hal ini terkait dengan efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, sehingga hanya tersisa Rp29,57 triliun untuk tahun ini.