Minta Tambahan Anggaran Rp1,15 T, BKPM: Demi Maksimalkan Investasi

JAKARTA - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,15 triliun untuk tahun 2026. Permintaan ini diajukan agar lembaganya dapat memaksimalkan layanan dan perizinan investasi.

Pengajuan ini merupakan respons atas persetujuan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2026 yang lebih kecil dari yang diharapkan. Awalnya, Komisi XII DPR telah menyetujui usulan anggaran sebesar Rp1,92 triliun. Namun, permohonan itu ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) dan disetujui hanya sebesar Rp775 miliar.

"Wakil pimpinan dan para anggota Komisi XII pada rapat sebelumnya itu (setuju anggaran) naik ke angka Rp1,9 triliun, (namun) oleh Banggar boleh kita lihat dilakukan penolakan dan kembali ke angka Rp 775 miliar," ujar Todotua dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/9).

Baca Juga: Realisasi Investasi Semester I/2025 Capai Rp942,9 T

Karena itu, Wamen Todotua meminta Komisi XII memfasilitasi pembahasan lanjutan di Banggar agar permintaan tambahan anggaran yang diajukan dapat dipertimbangkan.

“Kalau diperkenankan kami sedikit saja menitipkan pesan atau catatan ini agar bisa difasilitasi oleh Komisi XII kepada Badan Anggaran,” tambah Todotua.

Berperan untuk Pertumbuhan Ekonomi
Todotua menjelaskan, anggaran yang diminta oleh Kementerian Investasi sejatinya dibutuhkan untuk layanan perizinan, pengawasan, maupun upaya mendatangkan investasi.

Dirinya memaparkan, investasi menyumbang 26-30% pada pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia membutuhkan konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp13 ribu triliun agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun ke depan.

Adapun selama semester I/2025, Kementerian Investasi sudah berhasil merealisasikan 50% dari target investasi sebesar Rp1.900 triliun.

“Angka ini terus berjalan naik. Tentunya ini pun dibutuhkan strategi-strategi yang harus kami persiapan, baik itu dalam kondisional, kegiatan promosi, pembahasan kerja sama, maupun pelayanan perizinan,” imbuhnya.

Todotua kembali menjelaskan, hampir seluruh perizinan nasional diurus melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui platform Online Single Submission (OSS). Konsekuensinya, BKPM rentan menghadapi berbagai gugatan perdata yang terjadi hampir setiap hari.

Baca Juga: Wamen Todotua Optimis Investasi RI Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Ditambah lagi, BKPM juga memiliki sembilan kantor perwakilan investasi (IIPC) di luar negeri, disertai keaktifan menjalin kerja sama bilateral dan internasional terkait perdagangan dan investasi.

Dirinya memaparkan, OSS mengelola data 12 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dari pelaku usaha, baik UKM maupun PMA/PMDN. Angka ini terus bertambah sehingga membutuhkan peningkatan performa OSS agar dapat memastikan layanan berjalan dengan baik.

Guna mendukung fungsi yang dimaksud, Wamen Todotua menyebut layanan BKPM masih membutuhkan banyak peningkatan, seperti performa OSS. Sementara itu, anggaran yang ada menurutnya hanya cukup untuk operasional dasar seperti sewa bandwidth, storage dan loket pengaduan.

“Kerangka ini kami ajukan untuk bisa semaksimal mungkin menjaga efektivitas dari pelayanan perizinan kegiatan investasi dan kegiatan berusaha di negara kita, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik,” imbuhnya.