Menteri PKP: Dukungan Danantara Di Proyek Perumahan Wujud Nyata RI Berdikari

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, dukungan Danantara pada sektor perumahan merupakan wujud nyata Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

"Adanya pendanaan dari Danantara merupakan wujud nyata bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia," ujar Ara di Jakarta, Rabu (25/6) melansir Antara.

Baca Juga: Danantara Suntik Rp130 Triliun Untuk Proyek Kementerian PKP

Dia memaparkan, dukungan Danantara di sektor perumahan dengan alokasi dana Rp130 triliun merupakan bukti nyata pemerintah kepada rakyat, dengan membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit rumah per tahun untuk kehidupan rakyat yang lebih baik.

Untuk itu, Ara siap mengikuti arahan presiden untuk berdikari dengan memilih untuk tidak mengajukan pinjaman luar negeri untuk kebutuhan sektor perumahan nasional.

Sebelumnya, Ara menegaskan Kementerian PKP tidak memerlukan utang luar negeri untuk sektor perumahan pada tahun ini.

"Saya sudah bicara dengan Presiden bahwa untuk kementerian kami tak perlukan pinjaman luar negeri, kami tahun ini tidak ada pinjaman luar negeri," ujar Ara, Selasa (24/6).

Dia mengungkap, strategi tersebut tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Danantara yang luar biasa terhadap sektor perumahan.

Danantara sudah siap dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp130 triliun. Kemudian, BI juga sudah merelaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendukung sektor perumahan.

Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian PKP Azis Andriansyah mengungkap tengah mengkaji ulang rencana pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB) untuk program Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP).

Azis mengkaji ulang opsi pinjaman luar negeri dari ADB dan mencoba untuk memanfaatkan sumber (resources) dari dalam negeri, yakni pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia (BI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan dari Danantara bagi IGAHP.

Baca Juga: Dorong Program 3 Juta Rumah, Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan

Menurut dia, IGAHP sebelumnya sudah masuk dalam Green Book Kementerian PPN/Bappenas 2024. Namun, karena perubahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo, maka Ditjen TKPR melakukan pengajuan ulang (resubmit) di 2025 dan mengusulkan agar program IGAHP ini diusulkan kembali ke dalam Green Book.

Tetapi, Azis menambahkan, Menteri PKP memutuskan untuk mengutamakan sumber daya dalam negeri untuk pendanaan program perumahan RI, melalui pelonggaran GWM BI dan KUR perumahan dari Danantara.

"Itu tadi saya bilang perlu mengkaji ulang rencana pinjaman dari ADB, karena kita sudah memiliki resources dari dalam negeri," terang Azis.

Bahas Teknis Pendanaan Rumah
Sebagai informasi, Menteri PKP Ara memaparkan, Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara Indonesia beserta lima bank Himbara sedang membahas teknis pengelolaan kucuran dana sebesar Rp130 triliun untuk proyek perumahan.

Ara menyampaikan dana Rp130 triliun dari Danantara tersebut, akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

Baca Juga: OJK Harap Program 3 Juta Rumah Hasilkan Multiplier Effect 

Kucuran dana dari Danantara, lanjutnya, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, sektor perumahan dapat turut mendukung pertumbuhan ekonomi karena melibatkan industri terkait.

Pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung kepada sektor perumahan, karena ada 180-an industri terkait seperti semen, pasir, kaca, lampu dan sebagainya. 

"Dukungan Rp130 triliun dari Danantara untuk program perumahan masyarakat merupakan kabar baik," terang Ara.