Dorong Program 3 Juta Rumah, Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk mendukung program 3 juta rumah.

Asal tahu saja, program 3 juta rumah ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni memiliki pendapatan maksimal Rp7 juta bagi yang belum menikah dan maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan bagi yang sudah menikah.

"Hari ini, kami mengundang di tempat kita untuk bisa menyinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun kebijakan Bank Indonesia (BI), entah melalui makropudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh BI untuk mendukung, pertama, sektor perumahan yang selama ini Pak Menteri Perumahan sudah sampaikan," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2) malam.

Baca Juga: Ekonom: Program 3 Juta Rumah Punya Prabowo Tampak Mustahil

Lebih lanjut, dia menyebutkan akan mendukung dengan mencoba mencari berbagai instrumen yang akan diikhtiarkan untuk mencapai target Program 3 Juta Rumah.

"Sudah menemukan berbagai cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari Kemenkeu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sisi instrumen otoritas moneter Bank Indonesia (BI)," ujarnya.

Pihaknya pun optimistis bisa meningkatkan insentif yang akan mendukung pencapaian target yang lebih tinggi dari Program 3 Juta Rumah.

Dia menjelaskan, pemerintah sudah menempatkan Undang Undang (UU) APBN 2025 untuk memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Melalui APBN 2025 itu, juga sudah dialokasikan sebesar Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) untuk mendukung sebanyak 220 ribu MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5% selama 20 tahun.

Sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp40,27 triliun.

“Alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp5,27 triliun, pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun,” tulis Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati, Selasa (7/1).

Dia merinci, pembiayaan perumahan meliputi FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220 ribu unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp0,98 triliun untuk 240 ribu unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga punya instrumen lain, di antaranya perbaikan rumah bagi masyarakat dan berbagai skema seperti bantuan uang muka.

"Ini semuanya yang ada dalam APBN, kita akan terus evaluasi dan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya, sehingga target yang ingin dicapai secepat mungkin bisa dicapai," tutur Bendahara Negara.

Baca Juga: OJK Harap Program 3 Juta Rumah Hasilkan Multiplier Effect

Menurutnya, skala untuk meningkatkan insentif tersebut sedang dibahas bersama BI dan sektor perbankan terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himabara) di bawah Kementerian BUMN.

"Himbara yang di bawah Pak Erick, ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi, baik dukungan dari sisi supply-nya, baik para produsen rumah maupun dari sisi demand-nya, yaitu masyarakat terutama yang MBR," ujar Sri Mulyani.

Dia menambahkan, pihaknya tentunya mendukung banyak program-program dalam Asta Cita dan untuk mencapai pertumbuhan sebesar 8%.

"Apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, ini juga akan kita evaluasi sesuai arahan Presiden," kata Sri Mulyani.

Menkeu mengaku akan membahas bersama melalui mekanisme dari sisi pembiayaan, namun dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas dan dapat bekerja cepat namun dengan semuanya terjaga sesuai peraturan perundang-undangan.