Ketiga Cawapres Sebut Perlu Perbaikan Mendasar Investasi Indonesia

JAKARTA – Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menekankan, peningkatan kepercayaan investor dalam dan luar negeri menjadi poin utama untuk meningkatkan kontribusi usaha skala menengah terhadap ekonomi nasional. Hal ini pun coba digapai dengan kepastian hukum dan kestabilan usaha di masyarakat.

Sebagai konteks, panelis debat mempertanyakan strategi para cawapres dalam meningkatkan investasi usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas. Saat ini, kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi Indonesia baru sebesar 13%, posisinya ada di belakang Thailand (18%) dan Singapura (22%).

“Investasi tidak akan ada masuk ke tanah air, apabila tidak kita bangun kepercayaan internasional dan dalam negeri, dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita,” terangnya dalam agenda Debat Calon Wakil Presiden Pemilu 2024, Jakarta, Jumat (22/12).  

Baca Juga: UU PDP dan ITE Jadi Senjata Mahfud Hadapi Pencurian Data Diri

Di sisi lain, Gus Imin menilai, proses investasi saat ini juga masih terkesan sangat tertutup. Padahal, menurutnya, investasi seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan tidak terkonsentrasi pada investasi di sektor-sektor tertentu yang padat modal.

Pihaknya pun berencana menggeser kegiatan investasi menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa agar mendapatkan pekerjaan.

“Di lain hal, investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat,” katanya. 

Kemudian, pemerintah juga harus memperkuat kapasitas dan kualitas produksi UMKM eksisting hari ini agar investasi bisa mulus masuk dan mendarat diterima pelaku UMKM. 

Dirinya mengingatkan, pemerintah mesti turut bertanggung jawab meyakinkan sekaligus memfasilitasi kemampuan pemasaran UMKM. Agar memberikan keyakinan para calon pemodal lokal maupun asing. 

Gus Imin pun kembali menekankan kepastian hukum atas kegiatan investasi yang berlangsung nantinya. Di dalamnya termasuk jaminan bahwa kegiatan investasi tidak akan disalahgunakan yang malah menjadi beban baru ekonomi.

“Dalam artian, investasi mengandung kecurigaan-kerugian yang diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas pemerintah dan hukum harus ditegaskan, untuk  membangun trust agar semua yang investasi merasa aman,” urainya.

Menanggapi hal itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, Indonesia mempunyai PR besar untuk menurunkan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Di 2023, ICOR Indonesia yang bernilai 7,6 poin menggambarkan efisiensi Indonesia terkait modal investasi masih belum optimal.

Jika dibandingkan dengan negara lain, rata-rata ICOR Indonesia lebih tinggi daripada ICOR Filipina (3,7 poin); Malaysia (4,4 poin); dan India (4,5 poin) selama 2021-2022. Meski ICOR Indonesia masih lebih efisien ketimbang Vietnam (9,5 poin) maupun Thailand (13,2 poin).

“Kita ingin ICOR turun ke angka 4 atau 5% sehingga investasi akan naik dan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor,” beber Gibran

Gibran pun mengajak semua pihak menggarisbawahi, untuk menurunkan beban distribusi lewat logistik terkoneksi. Untuk UMKM, dirinya berencana memperbanyak proses pembinaan atau inkubasi sehingga bisa naik kelas.

“Kita dampingi dari A sampai Z, (mulai) dari packaging-nya, branding-nya, marketing online-nya, setelah selesai kita dampingi lagi permodalannya, setelah selesai kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan offtaker,” jelasnya.

Investasi Di Lapangan Dinamis
Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan, ide dan gagasan atas investasi Cawapres Muhaimin masih terbilang umum dan normatif. Di lapangan, pelaksanaan investasi begitu sulit dilaksanakan. 

“Di lapangan pak, investasi itu sulit, prosedurnya bertele-tele, ada conflict of interest di mana pejabat yang mengurus itu misalnya harus mendapat sesuatu, tapi disalurkan lewat si A, itu laporan yang masuk ke saya,” urai Mahfud. 

Ada juga, urusan investasi yang seharusnya diinvestasikan untuk rakyat malah disentralisasi oleh negara dengan dibuat PT sendiri. Pada akhirnya, investasi yang sedianya untuk rakyat malah tidak kebagian. Hal ini pun dirinya sering mendapat laporan dari berbagai tempat.

Baca Juga: Cak Imin Singgung Ketimpangan dan Janjikan Kredit Usaha Anak Muda

“Minta izin untuk UMKM, misalnya, perlu 24 meja untuk mendapat izin. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang mesti disediakan untuk menjawab itu semua?’ tegasnya. 

Cawapres Muhaimin menanggapi Cawapres Gibran, selain bantuan permodalan dan kapasitas produksi untuk meyakinkan para investor masuk, pemerintah mutlak mempersiapkan prasyarat-prasyarat yang diperlukan oleh investor.

Sementara menanggapi Cawapres Mahfud, Gus Imin menyampaikan, saat ini Indonesia punya UU omnibus law Cipta Kerja sebagai sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Namun menurut Cawapres Imin, pemerintah terlampau terlambat dalam mengimplementasikan itu semua.

“Sehingga harus kita slepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin (investasi),” urai Gus Imin.

Dirinya pun setuju bahwa berbelitnya izin menjadi penyebab utama trust investor menghilang. Ia juga mendesak pemerintah untuk membenahi dalam memberikan sarana infrastruktur investasi yang memadai.

“Saya setuju, logistik menjadi salah satu kunci penting yang menyambungkan antara kebutuhan dan murahnya barang,” paparnya.