15 Februari 2025
10:35 WIB
Istana Pastikan KIP Dan Layanan Pendidikan Tak Tersentuh Efisiensi
Pemerintah memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak memengaruhi layanan pendidikan tanah air. Meliputi perbaikan sekolah, biaya operasional hingga beasiswa perguruan tinggi.
Penulis: Al Farizi Ahmad
Editor: Khairul Kahfi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan keterangan pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/2). Antara/HO-Kantor Komunikasi Kepresidenan
JAKARTA - Istana Kepresidenan memastikan kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres 1/2025 tidak akan memengaruhi layanan pendidikan di tanah air. Antara lain, meliputi perbaikan sekolah, biaya operasional hingga beasiswa perguruan tinggi.
"Pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan... seperti misalnya, biaya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Jakarta, Jumat (14/2).
Baca Juga: Sri Mulyani Larang PTN Naikkan UKT Mahasiswa
Sebelumnya, netizen prihatin kebijakan efisiensi berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan dan mengemuka di media sosial hingga muncul tagar aksi #savekipkuliah. Masyarakat maya menggalang dukungan untuk menyelamatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari kebijakan efisiensi.
Hasan kembali menegaskan, efisiensi anggaran kementerian tidak akan berpengaruh pada gaji pegawai dan layanan publik. Untuk itu, dirinya meminta masyarakat tidak termakan isu yang menyebutkan bahwa layanan pendidikan akan berkurang akibat efisiensi anggaran.
Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pendidikan.
"Layanan-layanan pendidikan tidak akan dikurangi. Jadi, kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro bersama Komisi X DPR menyebutkan, anggaran KIP Kuliah dipangkas. Kemendiktisaintek mengajukan pagu sebesar Rp15,4 triliun, tetapi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan memotong Rp1,3 triliun atau turun sekitar 9%.
Alokasi dana KIP Kuliah pada tahun ini menyasar sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Jika tetap dipangkas, dana untuk 663.821 mahasiswa dari total 844.174 mahasiswa penerima pada 2025 tidak dapat dibayarkan.
Dampaknya, mahasiswa penerima KIP Kuliah bisa terancam putus kuliah. Selain itu, tidak ada penerimaan mahasiswa baru penerima KIP Kuliah pada tahun ini.
Bantah Pangkas Anggaran
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan klarifikasi mengenai isu beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan pemotongan. Dirinya menegaskan, tidak ada pemotongan atau pengurangan pada beasiswa KIP Kuliah.
"Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Menkeu, Jumat (14/2).
Baca Juga: Hore! Sri Mulyani Janji Tukin Dosen Akan Segera Cair
Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah penerima beasiswa KIP tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan mendapat anggaran Rp14,69 miliar. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi.
Dengan demikian, dia mengimbau kepada seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tidak perlu khawatir dan dapat meneruskan program belajar seperti biasanya.
Menkeu Sri Mulyani juga menjabarkan beasiswa lainnya yang juga tengah berjalan. Menurutnya, beasiswa lain yang sedang berjalan saat ini adalah sebanyak 40.030 beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama.
Beasiswa-beasiswa ini diklaim juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan.