Ekonom: Eskalasi Global Bakal Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti, sedikit-banyak kondisi perekonomian global terkini akan memengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik lewat dampak secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak langsung, dia mencontohkan, kondisi perekonomian dunia saat ini akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia dan akan memengaruhi bagaimana tren impor terutama untuk nilai impor. Sementara dampak tidak langsung bisa muncul dari kebijakan yang dilakukan oleh negara lain, terutama negara-negara maju, yang kemudian bisa memengaruhi kebijakan di dalam negeri 

“(Seperti) kebijakan penentuan suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh bank sentral AS, yang umumnya juga bisa mempengaruhi kebijakan bank sentral negara-negara emerging market seperti Indonesia,” jelasnya kepada Validnews, Jakarta, Sabtu (21/10). 

Di sisi lain, dirinya menyoroti bahwa kondisi beberapa indikator utama terakhir menunjukkan adanya perlambatan kondisi perekonomian. Misal, Indikator Penjualan Riil (IPR) September yang tumbuh hanya sebesar 1% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan IPR bulan sebelumnya yang sebesar 1,1% (yoy).

Berdasarkan analisisnya, tambahnya, inflasi di beberapa komponen terutama komponen komoditas pangan sedang mengalami kenaikan. “Tentu, kenaikan pada inflasi pangan juga bisa berpotensi mendorong kenaikan inflasi secara umum, dan ini juga sudah kita lihat di beberapa data terakhir,” ucapnya.

Meskipun demikian, dia mengakui, bahwa inflasi secara tahun kalender 2023 atau year-to-date (ytd) masih berada pada target yang ingin disasar pemerintah. Begitu juga indikator utama lain seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) maupun PMI maupun PMI Manufaktur masih berada pada tataran optimis berdasarkan data terakhir.

Baca Juga: Keruwetan Dunia Ancam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024

Lalu, neraca perdagangan pun relatif masih surplus, yang ditopang dengan pertumbuhan investasi. 

“Sehingga kombinasi di atas, kami lihat sebagai faktor yang akan membentuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tahun 2023. Kesimpulan sementara, kami melihat pertemuan ekonomi di sepanjang 2023 masih akan berada di range 5%,” paparnya.

Dengan demikian, melalui pertimbangan kondisi di atas, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut berada di bawah target batas atas yang ingin disasar oleh pemerintah, yakni sebesar 5,3%.

Dirinya berharap agar pemerintah bisa mengantisipasi pelemahan laju perekonomian global di sisa 2023 ini. Seperti eskalasi konflik geopolitik yang bisa memengaruhi keseluruhan harga komoditas global umum, sehingga akan berdampak langsung pada kebijakan beberapa negara.

Yang tujuannya untuk melakukan penyesuaian kebijakan, agar potensi terjadinya capital outflow bisa diredam. Apalagi sampai akhir tahun nanti, kondisi ini masih terbuka lebar di titik-titik tertentu.

“(Kemudian), volatilitas nilai tukar juga masih akan cenderung bergerak tidak stabil, dan kenaikan nilai impor yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar juga merupakan hal yang harus diantisipasi oleh pemerintah di sisa tahun ini,” tegasnya.

Momen Politik dan Pertumbuhan Ekonomi
Lebih lanjut, Rendy menuturkan, adapun momen tahun politik bisa memberikan dua pengaruh terhadap situasi perekonomian domestik. Pertama, tahun politik umumnya akan mendorong momentum investasi bergerak relatif marginal di sebuah negara. 

Artinya, pertumbuhan investasi tidak akan setinggi pada momen-momen sebelum adanya sentimen politik. “Karena hipotesisnya, investor terutama yang sifatnya jangka pendek sampai menengah akan cenderung hold investasi, dengan melihat hasil dari pemilihan umum di tahun politik tersebut,” paparnya.

Kedua, dari sisi belanja pemerintah, tahun politik justru mendorong pemerintah untuk mendongkrak belanja, terutama yang berkaitan langsung maupun yang tidak berkaitan secara langsung dengan tahun politik.

Baca Juga: Global Makin Pelik, Menkeu: Indonesia Fokus Perkuat Fondasi Ekonomi

Dari sisi belanja pemerintah, tahun politik justru mendorong pemerintah untuk mendongkrak belanja terutama yang berkaitan dengan tahun politik maupun yang tidak berkaitan secara langsung dengan tahun politik. 

Sementara ini, APBN melaporkan, belanja Pemilu di Indonesia hingga 19 September 2023 telah memakan anggaran Rp14 triliun. Realisasi belanja Pemilu ini sudah sekitar 46,66% dari alokasi pagu yang ditetapkan sebesar Rp30 triliun.

Secara keseluruhan, Rendy pun merekomendasikan, agar belanja pemerintah menjadi salah satu sektor yang terus diperkuat dalam rangka memastikan kisaran target pertumbuhan ekonomi nasional di 2023 bisa tercapai.

“Realisasi belanja pemerintah perlu terus didorong pertumbuhannya, agar bisa menjadi penopang dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi di sisa tahun 2023,” pungkasnya.