Menkeu: Per Agustus, Realisasi Belanja IKN Sentuh Rp6,4 T

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, hingga 31 Agustus 2023, pemerintah telah merealisasikan anggaran belanja Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp6,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah telah membelanjakan anggaran IKN sekitar 21,8% dari pagu yang dipatok sebesar Rp29,4 triliun.

Rinciannya, pertama, pemerintah telah membelanjakan sebanyak Rp4,7 triliun dalam klaster infrastruktur. Realisasi ini sudah sekitar 17,73% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp26,5 triliun.

“Untuk membangun istana negara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kawasan pemukiman untuk ASN (tower rusun ASN dan Hankam), pembangunan jalan tol IKN,” jelasnya dalam agenda APBN Kita Edisi September 2023 yang dipantau secara daring, Jakarta, Rabu (20/9).

Kemudian, anggaran yang sama juga dibelanjakan untuk pembangunan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir Sungai Sepaku, serta pengendalian banjir DAS sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang dan Tengin.

Baca Juga: Pekan Depan, Pembangunan Investasi Swasta di IKN Dimulai

Kedua, pemerintah juga telah membelanjakan kebutuhan IKN lainnya sebanyak Rp1,6 triliun dalam klaster non-infrastruktur. Realisasi ini sudah sekitar 53,33% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp3 triliun.

“Untuk yang non-infrastruktur sudah dibelanjakan untuk koordinasi penyiapan, pemindahan, perencanaan, dan pembinaan, itu sudah selesai,” jelasnya.

Kemenkeu mencatat, belanja non-infrastruktur terdiri dari koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada Kementrian/Lembaga, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, hingga operasional Otorita IKN. 

Menkeu menginformasikan, Menteri PUPR dan Presiden akan melakukan peninjauan langsung perkembangan IKN pada akhir pekan ini.

Secara umum, total alokasi anggaran IKN sepanjang 2022-2024 mencapai Rp75,5 triliun. Terdiri dari realisasi di 2022 sebanyak Rp5,5 triliun, dan alokasi anggaran sebesar Rp29,4 triliun di 2023.

“Untuk tahun depan, kita telah disediakan (anggaran) Rp40,6 triliun untuk mempersiapkan IKN sehingga bisa melakukan kepindahan pada bulan Agustus (2024),” paparnya.

Belanja Pemilu
Pada kesempatan sama, Menkeu juga menginformasikan bahwa belanja Pemilu di Indonesia hingga 19 September 2023 telah memakan anggaran Rp14 triliun. Realisasi belanja Pemilu ini sudah sekitar 46,66% dari alokasi pagu yang ditetapkan sebesar Rp30 triliun.

Pertama, realisasi anggaran tersebut dilakukan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp12,6 triliun dari alokasi pagu Rp23,8 triliun di 2023.

“Untuk pembentukan Badan Adhoc; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pengawasan penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih; serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik,” urainya.

Baca Juga: PUPR: Progres Pembangunan Infrastruktur IKN 38,1%

Kedua, realisasi belanja Pemilu dilakukan melalui 14 Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp1,4 triliun dari pagu sebesar Rp6,2 triliun di 2023. Menkeu menjelaskan, belanja Pemilu melalui K/L dilakukan dalam menjalankan tugas-fungsinya masing-masing.

Mencakup pengamanan Pemilu; pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu; hingga bimtek Hukum Acara Peradilan Konstitusi, pembuatan pos Pemilu, dan diklat terpadu pidana Pemilu

“Jadi ini terlihat, bahwa pesta demokrasi kita tidak hanya KPU dan Bawaslu, tapi juga ada 14 K/L yang memiliki peran,” paparnya.