DPR Siap Bawa KEM-PPKF RAPBN 2025 Ke Tingkat Lanjut

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasco Ahmad menyampaikan, DPR RI telah memutuskan untuk melanjutkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN TA 2025 ke tahap selanjutnya. Hal ini disampaikan usai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF yang pemerintah sampaikan sebelumnya.

“Dengan telah selesainya jubir terakhir menyampaikan pandangan fraksinya, dengan demikian sebanyak sembilan fraksi telah menyampaikan (pendapat) fraksinya masing-masing,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Selasa (28/5).

Adapun, dirinya juga menginformasikan, tanggapan lanjutan pemerintah atas masukan dari kesembilan fraksi hari ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat atau sekitar seminggu berselang.

“Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian KEM-PPKF TA 2025 telah dijadwalkan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 25 Maret 2024, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa tanggal 4 Juni 2024,” katanya.

Secara keseluruhan, seluruh fraksi partai di DPR RI menyetujui untuk membawa KEM-PPKF ke tingkat selanjutnya. Meski begitu, terdapat sejumlah catatan yang disampaikan fraksi partai untuk penyempurnaan KEM-PPKF yang akan dilaksanakan di tahun depan.

Fraksi PDIP
Jubir PDIP Edy Wuryanto menyebutkan, Fraksi PDIP berpendapat KEM-PPKF 2025 yang disusun pemerintah berlandaskan pemikiran, bahwa APBN 2025 sebagai anak tangga pertama menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 atau 20 tahun agenda pembangunan nasional ke depan adalah tidak tepat. 

“Pemerintah saat ini telah mengklaim secara sepihak dalam menentukan agenda-agenda strategis menuju 2045. Oleh karena itu, KEM-PPKF sepantasnya disusun dalam situasi transisi dan bukannya dengan mengklaim agenda pembangunan ke depan,” jelas Edy yang juga merupakan Anggota Komisi IX DPR RI.

Sementara itu, pemerintah atau otoritas terkait perlu menjalankan sejumlah hal untuk bisa menjaga perekonomian Indonesia yang kondusif. Pertama, pemerintah melalui K/Ll terkait mempersiapkan kebijakan dan program yang dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi. 

“(Sekitar) 65% kontribusi pertumbuhan ekonomi di sektor lapangan usaha berkaitan dengan kebijakan dan program K/L terkait,” ucapnya.

Kedua, otoritas moneter dan pemerintah patut mengantisipasi kenaikan inflasi pangan bergejolak. Otoritas moneter juga perlu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat likuiditas di sektor keuangan sembari mengantisipasi gejolak rupiah atas dolar AS. 

Ketiga, pemerintah perlu menjaga yield yang optimal rendah. Pemerintah juga perlu mengefektifkan kinerja produksi lifting minyak dan gas. 

Keempat, kebijakan pendapatan negara mesti diarahkan pada berbagai upaya perpajakan dan PNBP untuk mengantisipasi penyediaan ruang fiskal. Oleh karena itu, dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, kemandirian perekonomian, kemajuan SDM, dan kebudayaan Indonesia.

Kelima, pemerintah harus menyediakan ruang insentif fiskal dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Begitu pula, memperkuat perolehan PNBP melalui penyempurnaan PNBP secara maksimal dan meningkatkan kinerja BUMN.

Soal kebijakan defisit fiskal, Edy menyampaikan, APBN 2025 selaku APBN transisi sepatutnya diarahkan pada level surplus atau defisit nol persen. Menurutnya, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru.

“Oleh karena itu, belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru,” sebutnya. 

Baca Juga: Sri Mulyani Sudah Kirim Draf Awal KEM-PPKF 2025

Fraksi Golkar
Jubir Golkar Dewi Asmara menyampaikan, pihaknya memahami penetapan pertumbuhan ekonomi 2025 di kisaran 5,1-5,5%. Karena ekspektasi ekonomi global yang masih stagnan, kebijakan suku bunga yang relatif tinggi, moderasi harga komoditas, dan tensi geopolitik berkepanjangan. 

“Namun demikian, fraksi Partai Golkar berharap, perekonomian awal pemerintah (baru) tumbuh lebih tinggi guna mencapai momentum menuju Indonesia Emas 2045,” urai Dewi.

Kemudian, Golkar juga pede pemerintah dapat menjaga inflasi sesuai target. Yakni, dengan fokus menjaga daya beli masyarakat disertai mitigasi risiko inflasi yang lebih baik, lewat penjabaran strategi dan langkah pengendalian inflasi 2025 yang komprehensif.

Lalu, nilai tukar yang dipatok berkisar  Rp15.300-16.000 per dolar AS masih terbilang realistis. Dia menggarisbawahi perlu sinergi kebijakan fiskal dan moneter, terutama dalam pengelolaan devisa dari hasil ekspor komoditas (TD-DHE)

Adapun Dewi menilai, pendapatan negara yang diperkirakan antara 12,14-12,36% dari PDB lebih moderat dibanding 2023. Meski begitu, Golkar berharap, pemerintah dapat lebih serius menggali penerimaan dari sumber-sumber alternatif, terutama ekonomi digital yang terus berkembang.

Pihaknya juga mengapresiasi pagu belanja negara di rentang 14,59-15,18% dari PDB. Komitmen ini menegaskan rencana pemerintah untuk tetap menjaga daya tahan ekspansi APBN sebagai instrumen countercylical menghadapi dampak risiko global ke depan.

“Di sisi lain, dalam 5 tahun terakhir, realisasi belanja modal rata-rata sebar 86,4% atau yang terendah dibandingkan realisasi belanja lainnya. Dalam hal ini, Golkar berharap penjelasan pemerintah terkait inefisensi belanja modal,” tegasnya.

Dari sisi pembiayaan defisit APBN 2025 antara 2,45-2,82% terhadap PDB atau di bawah 3% masih sesuai amanat UU keuangan negara. Akan tetapi, keseimbangan primer diperoyeksi menurun.

“Ini mencerminkan pembiayaan utang yang lebih tinggi dan kami meminta penjelasan dari pemerintah akan hal tersebut,” ucapnya.

Fraksi Gerindra
Jubir Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok 5,1-5,5% masih konservatif dan penuh kehati-hatian. Hal ini mengingat situasi global yang tidak menentu. 

Namun demikian, Gerindra optimistis, pertumbuhan ekonomi 2025 bisa lebih meningkat dari target tersebut. Ekonomi nasional yang terus membaik dan pendapatan negara yang akan meningkat.

“Sehingga pemerintah ke depan dapat menekan defisit anggaran dari rasio utang,” sebut Wihadi.

Selain itu, optimisme pertumbuhan tersebut juga ditopang oleh karakter kepemimpinan presiden terpilih yang memiliki tekad kuat melakukan perbaikan dan penyempurnaan program. Didorong program unggulan dan beberapa langkah kebijakan strategis yang akan dilanjutkan nantinya.

“Di antaranya, melanjutkan dan menyempurnakan reformasi struktural, serta penguatan hilirisasi dan revitalisasi industri manufaktur dan pertanian secara komprehensif,” paparnya. 

Gerindra juga mendukung upaya percepatan reformasi struktural melalui strategi hilirisasi industri agar dapat dilanjutkan pada 2025. Reformasi struktural diharap bisa diperluas untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pihaknya berharap, perluasan program tersebut dapat meningkatkan nilai investasi. Terutama sektor manufaktur yang berorientasi ekspor dan membuka lapangan kerja yang lebih besar dengan mengurangi tingkat informalitas, serta penerimaan negara yang lebih efektif. 

“Sehingga dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan,” ucapnya.

Wihadi pun mengapresiasi pemerintah saat ini karena telah mengelola APBN yang pruden dalam beberapa tahun terakhir. Namun, capaian kinerja saat ini perlu ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Gerindra mendorong pemerintah bekerja lebih keras lagi dalam menyiapkan SDM unggul. Melalui pendidikan bermutu dan berdaya saing serta kesehatan yang berkualitas, lewat anggaran pendidikan dan kesehatan yang memadai.

“Di antaranya kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, akselerasi penurunan stunting dan kasus menular, termasuk penambahan gizi anak sekolah dan ibu hamil dan balita yang perlu dilakukan lebih intensif,” ucapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Belum Ada Pembahasan Makan Siang Gratis Di APBN 2025

Fraksi Nasdem
Jubir Nasdem Charles Meikyansah berpandangan, target pertumbuhan ekonomi 2025 hingga 5,5% cukup realistis, kendati masih ada ruang akselerasi yang terbuka cukup lebar. Optimisme ini berkaitan dengan tuntutan untuk bertumbuh di atas 5% dan lepas dari jeratan middle income trap dan mencapai Visi Indonesia Emas 2045. 

“Tuntutan tersebut, setidaknya tertuang dalam skenario pertumbuhan ekonomi rencana pembangunan jangan menengah 2025-2039 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6-6,1%,” urai Charles. 

Berkaca pada pertumbuhan ekonomi kuartal I/2024, setidaknya terdapat dua sektor yang membutuhkan prioritas yang lebih besar, yaitu konsumsi rumah tangga yang hanya berkisar 4,91% dan ekspor 0,50%. Pencapaian tersebut masih jauh dari benchmark RPJMN 2025-2029 mengamanatkan konsumsi rumah tangga berada di rentang 5,4-6,6% dan ekspor barang 7,2-8,3%.

“Fraksi Nasdem berpandangan bahwa pemerintah perlu memperhatikan perhatian serius terhadap lemahnya daya beli, terutama kelas menengah. Melalui respons kebijakan yang cepat dan tepat, terutama berkaitan dengan inflasi pangan, pengupahan dan pajak konsumsi,” jabarnya.

Pihaknya juga menyorot capaian pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan belum berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I/2024 dengan terkontraksi 3,54% (yoy). Padahal RPJMN 2025-2029 menargetkan sektor pertanian dapat tumbuh 3,5-4%.

“Oleh karena itu, Fraksi Nasdem berpandangan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan,” ucapnya.

Di sisi lain, industri pengolahan meski masih tumbuh 4,13% namun masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Lagi-lagi, capaian ini masih jauh dari target RPJMN 2025-2029 yang menargetkan pertumbuhan 5,87-7% pada sektor industri pengolahan.

Adapun asumsi inflasi 3,5% di 2025 masih cukup, kendati dapat ditekan sampai batas atas 3%. Pihaknya menyarankan, pemerintah bersama BI harus mendorong target inflasi yang lebih rendah dan stabil dengan memperkuat kebijakan moneter dan memitigasi risiko kenaikan inflasi. 

Tekanan inflasi domestik muncul dari permasalahan ketersediaan pasokan dan distribusi bahan pokok yang memicu kenaikan harga di masyarakat pada komoditas beras, yang mempunyai andil besar menyumbang inflasi pada awal 2024. Beberapa faktor menjadi penyebab harga beras naik, termasuk persoalan kelangkaan, mundurnya masa panen, dan berkurangnya pasokan.

Terkait nilai tukar rupiah, Nasdem berpendapat batas atas nilai tukar di Rp16 ribu terlalu tinggi. Pihaknya meminta pemerintah dan BI mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat pendalaman pasar uang agar mampu mengatasi tekanan eksternal. 

Nasdem mendorong pemerintah mempertimbangkan target yield SBN tenor 10 tahun pada kisaran 6,7-7,3%. 

“Kemudian pada pokok-pokok kebijakan fiskal, Fraksi Nasdem mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan tren postif penerimaan pajak yang terus mengalami perbaikan rasio,” sebut Charles.

Fraksi PKB 
Jubir PKB Bertu Merlas menilai, target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,1-5,5% masih terlalu moderat. Meski perekonomian global dipenuhi tantangan, namun juga terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan sehingga menjadi nilai positif bagi perekonomian nasional.

Terlebih, secara fundamental perekonomian Indonesia 2025 diperkirakan cukup solid. Untuk itu, pihaknya menyarankan pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa dikerek naik menjadi 5,3-5,7% 

“Dengan cara meningkatkan investasi yang berkualitas, artinya investasi harus mampu memberikan nilai tambah, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Bertu. 

Pada 2013, setiap Rp1 triliun investasi yang masuk bisa menyerap 4.594 orang tenaga kerja. Selain itu, PKB meminta agar pemerintah menjaga konsumsi khususnya konsumsi masyarakat kelas menengah untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap di atas 5%. 

Pihaknya pun menyorot target tingkat kemiskinan dan indeks gini rasio 2025, masing-masing sebesar 7-8% dan 0,379-0,382 poin. Dia mengingatkan, penyelesaian kemiskinan tidak bisa dicapai hanya dengan memberikan bantuan langsung bagi masyarakat miskin.

Lebih dari itu, perlu menjamin kesetaraan kemudahan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya yang merata dan murah. “Hal ini menjadi kunci penting dalam mengurai kemiskinan di Indonesia,” jelasnya. 

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah turut memperhatikan kelompok ekonomi menengah yang rentan. Agar mampu bertahan dan lebih survive, baik dengan pendekatan program padat karya dan kemudahan akses modal. 

Di sisi belanja negara di sektor pendidikan, PKB meminta agar pemenuhan mandatory spending anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN harus dialokasikan belanja pemerintah pusat, TKD, dan sumber pembiayaan, “Lewat APBN yang dikelola dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya

Pemerintah perlu mengkaji ulang penggunaan dana pendidikan. Dengan memfokuskan kemudahan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, dimulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. 

“Sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa,” terangnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk tetap konsisten dalam menjaga defisit fiskal, yang cenderung meningkat di tahun depan ketimbang tahun ini. Agar tetap manageable dan aman dalam menjaga keberlangsungan fiskal jangka menengah-panjang.

PKB pun mengingatkan pemerintah agar dapat terus mengelola utang, dengan memperhatikan seberapa besar risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, dan risiko pembiayaan kembali (refinancing), serta risiko kekurangan pembiayaan.

“Memilih sumber pembiayaan utang dan non-utang sehingga dapat menjaga keseimbangan cost dan risiko yang tepat. Sehingga bisa mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan mendukung agenda pembangunan secara optimal,” ungkapnya. 

Baca Juga: Yuk Simak! Begini Alur Penyiapan Anggaran Keuangan Program Pemerintah

Fraksi Demokrat 
Jubir Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyampaikan, pemerintah perlu terus memberikan dan menyusun setiap program yang dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang pro growth, pro poor, pro environment dan pro job. 

Sementara, pembangunan infrastruktur fisik harus bisa sejajar dengan pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus bisa mengentaskan kemiskinan, menurunkan pengangguran, menurunkan (besaran) utang, dan memperbaiki tata kelola penegakan hukum,” terang Rizki. 

Kemudian, Fraksi Demokrat berharap, pemerintah dapat mewujudkan sila kelima melalui peningkatan kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa. Begitu pun program kesehatan dan pengentasan kemiskinan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pihaknya pun mengingatkan, mencermati penyusunan APBN 2025, pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan program pemerintah baru dengan ketersediaan ruang fiskal yang mumpuni.

“Sehingga APBN 2025 tetap sehat dan berkesinambungan, serta menjadi fondasi penting bagi transformasi untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Fraksi Demokrat juga mengimbau agar pemerintah tidak hanya perhatian pada pembangunan di IKN saja. Perlu pembangunan infrastruktur di desa, program tata ruang dan pertanahan, pembangunan akses terhadap air bersih, dan penerapan ekonomi hijau di seluruh penjuru negeri.

“Pemerintah juga perlu meningkatkan program dana transportasi antar kota dan wilayah, dengan memperkuat konektivitas melalui pembangunan jalur transportasi darat, laut, dan udara,” ungkapnya.

Fraksi PKS
Berkenaan target perekonomian 5,1-5,5% di 2025, Jubir PKS Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, target tersebut perlu didorong untuk lebih berkualitas dan inklusif. Caranya dengan menetapkan batas bawah dan batas atas target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 5,31% di 2022, sementara di 2023 tercapai sebesar 5,05%. “Penetapan ini krusial, agar pemerintah mengerahkan seluruh energi untuk mencapai target tersebut dan trajektori menjadi negara berpendapatan tinggi,” urai Djamil.

PKS juga menyorot beban utang pemerintah semakin berat, terlihat dari alokasi pembayaran bunga utang yang semakin membebani anggaran negara. Oleh karenanya, pihaknya berharap pemerintah dapat menyiasati isu terkait dengan baik dan benar.

Sementara ini, PKS juga menyayangkan upaya pemerintah yang belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan nasional. Ke depan, PKS mendorong pemerintah untuk bertindak responsif dan merancang program pengentasan kemiskinan dengan penguatan perlindungan sosial. 

“Selain itu, pemerintah harus memastikan stabilitas harga pangan, khususnya beras yang menjadi bahan kebutuhan pokok utama masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya juga merasa, belanja sektor pendidikan berupa mandatory spending 20% dari APBN masih belum fokus meningkatkan kualitas pendidikan. Proporsi anggaran pendidikan terbesar yaitu 52% di 2024 merupakan transfer daerah, sementara 33% dari anggaran pendidikan dikelola dan tersebar di K/L lainnya. 

“Permasalahan melonjaknya UKT di perguruan tinggi negeri sehingga meresahkan publik, kita berharap harus segera diselesaikan,” paparnya.

Nasir juga mendorong pemerintah agar mengalokasikan tunjungan profesi guru secara memadai. Baik yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, maupun daerah.

PLS juga mendesak, agar tersedia dan alokasi penambangan dana transfer daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun PPPK, guru, serta tenaga kependidikan lainnya. 

“Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sektor pendidikan. Fraksi PKS juga mendorong alokasi dana abadi yang signifikan bagi pesantren dan kebudayaan,” sebutnya.

Pihaknya juga memandang belanja kesehatan mengalami kemunduran dengan dihapusnya mandatory spending bidang kesehatan, sehingga berisiko mengurangi anggaran kesehatan. Lebih lanjut, penghapusan tersebut dapat berdampak negatif terhadap akses kualitas pelayanan dan program-program kesehatan di tanah air. 

“PKS mendorong juga agar honor relawan di desa seperti kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang didanai APBN dan APBD agar dibayarkan tepat waktu dan tidak dipotong pajak ataupun pungutan lainnya, termasuk juga dengan pengadaan pengadaan di desa yang sifatnya kebutuhan primer oleh masyarakat desa,” katanya. 

Fraksi PAN
Jubir PAN Ahmad Najib Qodratullah menyampaikan, pemerintah perlu menyiapkan strategi menekan angka ICOR yang saat ini masih tinggi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2025 di kisaran 5,1-5,5%. Saat ini ICOR Indonesia masih cenderung tinggi di posisi 7,6%, sementara rata-rata negara ASEAN hanya 3,5%. 

Tingginya angka ICOR sekilas memperlihatkan masih rendahnya produktivitas dan daya saing, inefisiensi bisnis, tingginya angka korupsi, serta berbagai permasalahan birokrasi di dalam negeri.

“Tentu, dengan menurunnya ICOR diharapkan akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja, meningkatnya investasi, dan pertumbuhan ekonomi,” beber Najib.

PAN mendorong pemerintah untuk lebih gencar melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dalam menekan tingkat inflasi 2025 dalam target 1,5-3,5%. Agar tanggung jawab menjaga stabilisasi harga pangan dan inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kementerian terkait. 

“Tetapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah,” urainya.

PAN mengingatkan, suku bunga yang rendah menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9-7,3% dalam kerangka ekonomi makro 2025.

Pihaknya menilai, nilai tukar rupiah 2025 yang dipatok 15.300-16.000 per dolar AS masih cukup optimistis di tengah prediksi pertumbuhan ekonomi global yang cenderung stagnan bahkan melemah di 2025. Berkaca dari pergerakan rupiah di kuartal kedua ini yang mencapai 16.000 per dolar AS.

PAN mengingatkan agar pemerintah dapat terus mengantisipasi potensi lonjakan harga minyak mentah yang terlalu tinggi ke depan. “Sehingga dapat berimplikasi terhadap peningkatan anggaran subsidi energi, serta kenaikan harga BBM non-subsidi yang harus ditanggung oleh masyarakat,” ucapnya.

Fraksi PPP 
Jubir PPP Muhammad Aras menyampaikan, pertumbuhan ekonomi nasional 2025 yang diperkirakan dalam rentang 5,1-5,5% utamanya ditopang oleh aktivitas perekonomian regional dan kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional.

“(Begitu pun) perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga,” jelas Aras. 

Hanya saja, PPP menilai, target tersebut terbilang cukup optimistis mengingat tantangan perekonomian ke depan sangat berat. Terlebih, rencana kenaikan PPN menjadi 12% dalam UU Nomor 7/2021 tentang HPP pada pasal 7 menyebutkan kenaikan PPN menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025.

Jika terjadi, kenaikan PPN tersebut akan berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat. Untuk itu, Fraksi PPP meminta pemerintah agar menunda kenaikan PPN 12% di awal tahun depan. 

“Memang betul bahwa tarif PPN di Indonesia masih di bawah rata-rata PPN dunia termasuk OECD yang sebesar 15%. Namun perlu diingat bahwa penerapan tarif PPN di Indonesia saat ini menggunakan skema single tariff,” jelasnya. 

Dia menerangkan, implementasi PPN menjadi 12% nantinya oleh pemerintah baru PPP anggap kurang adil. “Karena tidak mempertimbangkan perbedaan daya beli masyarakat atau kebutuhan antara kelompok barang dan jasa yang berbeda,” urainya.