Sri Mulyani Sudah Kirim Draf Awal KEM-PPKF 2025

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan draf rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.  Dokumen tersebut diserahkannya dalam agenda Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (26/2).

Secara khusus, Sri mengemukakan, KEM PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024.

“Sesuai mandat UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) tahun depan (2025),” katanya seperti dikutip dalam akun resmi @smindrawati yang dipantau Validnews, Jakarta, Selasa (27/2).

Dalam KEM-PPKF, bendahara negara merinci, dipresentasikan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global. Seperti kenaikan suku bunga global (higher for longer) yang mempengaruhi arus modal, nilai tukar dan biaya pendanaan (cost of fund). 

Baca Juga: RKP 2025 Dirancang Untuk Mengakomodasi Program Presiden Terpilih

Begitu juga, tantangan lain soal kondisi geopolitik dan proteksionisme serta tren teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju.

Menkeu menyadari, kebijakan fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan. Mulai dari kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, serta transformasi ekonomi dan ekonomi hijau. 

“Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” tegasnya.

Dirinya pun menjamin, bahwa kebijakan fiskal dan APBN harus dijaga secara hati-hati (prudent), akuntabel dan disiplin. Agar kondisinya tetap sehat, kredibel, dipercaya dan berkelanjutan (sustainable). 

Hingga kini, pemerintah terus meyakini, APBN merupakan instrumen penting, strategis, serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan. Utamanya, dalam mencapai tujuan Indonesia maju, adil, dan sejahtera.

“APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti pandemi, perubahan iklim dan persaingan geopolitik,” urainya.

Baca Juga: Bersiap Sambut Presiden Baru, Begini Target Makroekonomi 2025

Sebelumnya usai Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadhan dan Idulfitri 1445 H, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), KEM-PPKF 2025, Menkeu Sri menekankan, selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau well-being, serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antardaerah.

Untuk postur awal, lanjutnya, defisit APBN 2025 adalah antara 2,45% hingga 2,8% dari PDB, setelah pemerintah melakukan penjagaan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara. 

“Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya, sehingga dalam situasi global yang suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga,” kata Menkeu, (26/2).

Target Umum Makroekonomi 2025
Sebagai gambaran awal KEM-PPKF 2025, pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia dapat bertumbuh mencapai sekitar 5,3-5,6% pada 2025. Kemudian, tingkat kemiskinan turun ke level antara 6-7%, tingkat pengangguran terbuka juga bisa turun sampai 4,5-5%, rasio gini di sekitar 0,37 (poin).

Selanjutnya, indeks modal manusia di saat yang sama bisa berada di angka 0,56 poin. Tak ketinggalan, pemerintah juga menargetkan, Indonesia bisa menurunkan indeks gas rumah kaca ke level 38,6 poin. 

Dengan seluruh target yang ada, secara garis besar defisit ekonomi Indonesia 2025 akan berkisar antara 2,48-2,8%. Secara khusus, presiden mewanti, agar besaran defisit anggaran pada APBN 2025 tidak terlalu melonjak tinggi.

“(Maka defisit APBN 2025) ancer-ancernya antara 2,48-2,8%, dan ada peningkatan dari belanja investasi yang below the line antara 0,5-1%,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Senin (26/2).