Yuk Simak! Begini Alur Penyiapan Anggaran Keuangan Program Pemerintah

JAKARTA - Apakah SobatValid merasa masih belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai program-program besar yang hendak dijalankan pada tahun depan? Entah program soal kesehatan, sosial, ekonomi dan masih banyak lainnya.

Jangan khawatir, belum terlihatnya komitmen pemerintah untuk program kepemerintahan nanti, bukan berarti menunjukkan ketidaksiapan. Malahan, pemerintah sedang menimbang dengan saksama program yang akan nanti dijalankan, dengan melihat kedalaman anggaran untuk jadi bahan bakar pelaksanaannya.

Perlu SobatValid tahu, penyiapan anggaran pemerintah butuh waktu yang panjang loh. Alur pembahasan sampai akhirnya disepakati untuk harus dijalakan pemerintah butuh waktu hingga lebih dari setengah tahun.

Gambarannya, jika berencana menjalankan program pada tahun 2025, maka pemerintah mulai bersiap sejak setahun sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah sudah mulai membahasnya sejak awal 2024. Yuk Simak! Proses penggodokannya berikut. 

Pertama, pemerintah akan mengadakan Sidang Kabinet I pada 26 Februari 2024 untuk melakukan Persetujuan Rancangan Awal KEM-PPKF 2025. Di dalamnya, terdapat penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional; penyusunan kapasitas fiskal; dan reviu baseline atau angka dasar Kementerian/Lembaga.

Kedua, pemerintah akan mengadakan Sidang Kabinet II terkait Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), KEM-PPKF 2025, dan Pagu Indikatif pada Maret. Di dalamnya, presiden menerima Penyampaian KEM PPKF dan Ketersediaan Anggaran, begitu pula laporan Pagu Indikatif. 

Baca Juga: Airlangga Kode Program Makan Gratis Tak Sepenuhnya Ditanggung APBN

Ketiga, pemerintah pusat menyampaikan dokumen KEM-PPKF ke DPR pada 20 Mei 2024. Di bulan yang sama, tepatnya 31 Mei 2024, pemerintah juga menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada ke DPR, Presiden, dan DPD.

Keempat, di sela-sela penyiapan dokumen anggaran 2025, pemerintah menyerahkan laporan semester (Lapsem) APBN 2024 kepada DPR pada Juni 2024. Selama Mei-Juni 2024 juga, pemerintah melakukan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 dengan DPR. 

Tak ketinggalan, pada akhir Juni 2024, setelah pembicaraan pendahuluan dengan DPR pemerintah menyerahkan Pagu Anggaran. Di akhir Juli 2024, pemerintah pusat akan menelaah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).

Kelima, pemerintah mulai menyusun Nota Keuangan di awal Agustus 2024. Pada 16 Agustus 2024, pemerintah pusat menyampaikan RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya kepada DPR. 

Setelahnya, selama akhir Agustus hingga akhir September 2024, pemerintah akan intens membahas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya kepada DPR

Keenam, pemerintah mulai menetapkan APBN Tahun Anggaran 2025 pada akhir September 2024. Akhirnya, pada Oktober 2024, pemerintah dijadwalkan untuk menetapkan APBN TA 2025 final.

Ketujuh, pemerintah pusat menerbitkan, Perpres rincian APBN TA 2025 dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada November-Desember 2024. Sebagai catatan, Perpres rincian APBN TA 2025 dapat terbit setelah ditetapkan sebagai UU.

Pada waktu ini juga pemerintah akan mendapat ‘rapor penilaian’ LKPP TA 2023 yang diberikan oleh BPK-RI. Nah! Bagaimana SobatValid sudah jelas kan?

Linimasa proses panjang penyiapan anggaran keuangan negara atau APBN oleh pemerintah. sumber: @prastow 

 

Penyusunan APBN 2025 Spesial
Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai, proses penyusunan APBN 2025 terasa spesial. Pasalnya, momen ini bertepatan dengan transisi pemerintahan lama dan baru di tahun 2024.

Kondisi ini mirip dengan situasi 2014, saat transisi dari pemerintahan Presiden SBY ke Presiden Jokowi periode I. Dirinya mengakui, proses koordinasi dan komunikasi secara intens mesti terjadi, demi memastikan keberlanjutan tugas kepemerintahan.

“Maka sambil menunggu hasil Pemilu (2024) melalui penetapan oleh KPU, pemerintah melakukan proses penyusunan RAPBN 2025 sesuai ketentuan,” katanya dalam akun @prastow di X atau dulu Twitter yang dipantau Validnews, Jakarta, Kamis (7/3).

Baca Juga: Memahami Siklus APBN

Penyusunan RAPBN 2025 yang dipimpin Presiden Jokowi, sambungnya, membahas asumsi, proyeksi, dan indikator. Pada saat yang sama, dapat sekaligus mempertimbangkan program presiden terpilih selanjutnya.

Pertimbangan ini tentu saja tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat. Sekali lagi, proses persiapan ini merupakan hal yang wajar dan realistis, mengingat APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan baru. 

Dirinya pun mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal agar proses penyiapan APBN 2025 dapat berjalan secara baik, transparan, dan akuntabel. “APBN yang sehat merupakan fondasi penting bagi transformasi Indonesia untuk kesejahteraan bersama,” tegasnya.