Dampak Nyata Kebijakan Efisiensi, Pemudik Lebaran 2025 Turun

JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat jelas ketika arus Mudik Lebaran 2025 tak seramai tahun-tahun sebelumnya.

Pengamat Transportasi Darmaningtyas mengungkapkan, kondisi itu bukan dikarenakan ada kebijakan perpanjangan masa libur. Namun karena secara mendasar jumlah masyarakat yang kembali ke kampung halaman saat Hari Raya Idulfitri memang menurun.

Dia menjelaskan, penurunan jumlah pemudik terlihat jelas dari kondisi di lapangan. Misalnya, di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), arus lalu lintas kendaraan dengan nomor polisi non-AB cenderung sepi saat musim Mudik Lebaran 2025.

"Beberapa testimoni pemudik yang melakukan perjalanan pada H-2 sampai H-1 di Tol Trans Jawa arah Jawa Timur juga menyatakan arus lalu lintas relatif lancar," katanya lewat keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (3/4).

Baca Juga: Survei KedaiKOPI: 83,8% Pemudik Setuju Kebijakan WFA

Mengutip catatan PT Jasa Marga yang dihimpun dari Pintu Tol Ciawi 1, Cikampek Utama 1, Kalihurip Utama 1 (Jawa Barat), serta Pintu Tol Cikupa, ada penurunan arus dari kurun H-5 sampai H-1 Hari Raya Idulfitri. 

Saat Mudik Lebaran 2024, traffic kendaraan pada periode tersebut mencapai sekitar 1.045.330 unit kendaraan. Sedangkan pada Lebaran 2025, hanya sekitar 1.004.348 unit kendaraan, atau turun sekitar 40.982 unit kendaraan.

Meski begitu, puncak arus mudik tetap ada di H-3 Hari Raya Idulfitri, yakni sebanyak 255.027 kendaraan, atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 231.511 kendaraan.

"Data-data tersebut menggambarkan secara jelas kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang dirilis pemerintah tak berdampak nyata untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas selama periode Mudik Lebaran 2025," tekannya.

Sejatinya, Darmaningtyas sudah meramal jumlah pemudik tahun ini bakal menurun ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, terutama di setiap kementerian/lembaga.

Dia menuturkan, kebijakan efisiensi anggaran berdampak sangat luas dan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk kembali ke kampung halaman.

"ASN-ASN muda yang masih punya tanggungan angsuran rumah dan kendaraan pasti memilih tidak mudik karena selama tiga bulan terakhir mereka tidak mendapatkan tambahan penghasilan, baik dari perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan konsultasi," ujarnya.

Karena itu, dia meyakini, ASN lebih baik mengefisienkan pendapatannya untuk keperluan lain seperti cicilan rumah dan kendaraan. Alhasil, ASN memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke kampung halaman ketika Hari Raya Idulfitri 2025.

Sedangkan di sektor swasta, banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Praktis, hotel-hotel dan tempat hiburan sepi pengunjung pada periode Mudik Lebaran 2025, yang kemudian berdampak pada penurunan kesejahteraan karyawan.

"Mereka (karyawan swasta) lebih baik menghemat pendapatannya untuk menunggu kelangsungan hidup berikutnya sambil menunggu kepastian nasib mereka," tambahnya.

Persiapan Mudik Lebaran 2025 Berlebihan
Lebih lanjut, Darmaningtyas menilai, persiapan pemerintah menyambut Mudik Lebaran 2025 amat berlebihan. Persiapan itu dilakukan dengan mengacu pada survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang memperkirakan ada potensi 146,48 juta masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Baca Juga: Jelang Libur Lebaran 2025, Jasa Marga Susun Alur Khusus Di Rest Area Travoy

Dia amat menyayangkan pemerintah hanya melakukan persiapan mudik tahun ini dengan hanya mengacu pada hasil survei tersebut. Pemerintah juga disinyalir tidak memedulikan evaluasi lapangan pada kegiatan Mudik Lebaran tahun sebelumnya maupun kondisi perekonomian nasional terkini.

"Persiapan Mudik Lebaran tahun ini seyogianya tak perlu dilakukan seberlebihan itu karena sudah banyak yang memperkirakan jumlah pemudik akan turun," ungkapnya.

Termasuk, semestinya kebijakan pelarangan kendaraan truk sumbu tiga yang terlalu panjang juga tak diperlukan. Mengingat, minimnya pergerakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum selama Mudik Lebaran 2025.

"Pelarangan kendaraan truk yang terlalu lama di satu sisi menurunkan kinerja ekonomi nasional dan di sisi lain menyebabkan hilangnya sumber pendapatan selama 16 hari bagi para pengusaha dan awak truk. Akhirnya mereka pun tidak bisa mudik," tandasnya.