BPKH Limited Siapkan 2,4 Juta Porsi Makan Jemaah RI Selama Puncak Haji

JEDDAH - Anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, BPKH Limited, resmi menandatangani kontrak penyediaan 2,4 juta porsi makanan jemaah haji Indonesia di Makkah. 

Dalam proyek ini, BPKH Limited berkomitmen menyediakan makanan berkualitas bagi jemaah haji Indonesia sekaligus meningkatkan volume produksi makanan dari Indonesia yang digunakan dalam penyelenggaraan haji. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag  Hilman Latief menegaskan, pentingnya ekosistem haji yang berkelanjutan.

"Mimpi kami adalah memperluas kebermanfaatan ekosistem haji untuk seluruh bangsa Indonesia,” ujar Hilman dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (14/4).

Baca Juga: Naik 6 Kali Lipat Lebih, BPKH Limited Ekspor 475 Ton Bumbu Indonesia Untuk Haji

Sementara itu, CEO BPKH Limited Sidiq Haryono menyampaikan, peningkatan jumlah makanan yang disediakan menunjukkan peran strategis BPKH Limited dalam layanan haji. Pihaknya pun siap untuk terus meningkatkan peran dalam ekosistem haji.

Sebagai perbandingan, penyediaan makanan bagi jemaah haji di 2025 meningkat hingga enam kali lipat dibanding tahun sebelumya, dari 2 kali makan menjadi sekitar 12 kali makan.

"Tahun lalu kami hanya menyediakan 2 kali makan, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 6 kali makan dalam bentuk Ready To Eat Meals bagi jemaah haji dan 6 kali makan dalam bentuk fresh meal yang diproduksi oleh kitchen partner BPKH Limited,” kata Sidiq.

Nantinya, dia menyampaikan, seluruh keuntungan dari proyek ini akan kembali kepada keuangan haji yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya.

Mudir BPKH Limited Iman Ni’matullah memerinci, total konsumsi yang pihaknya akan sediakan adalah sebanyak 2,4 juta porsi makan di masa puncak pelaksaan haji per hari bagi 203.320 orang jemaah haji. Sebagian makanan tersebut sebanyak 1,2 juta porsi berbentuk makanan siap saji (Ready To Eat Meals) yang diproduksi oleh produsen Indonesia

"Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang BPKH Limited untuk meningkatkan peran Indonesia dalam penyelenggaraan haji, baik dari segi pelayanan maupun kontribusi ekonomi bagi para pelaku usaha dalam negeri,” jelas Iman.

Baca Juga: BPKH Bidik Dana Kelolaan Haji Capai Rp188,8 Triliun di 2025

Adapun, Kepala Kantor Urusan Haji RI di Jeddah Nasrullah Jasam menjelaskan, kontrak antara Kantor Urusan Haji dengan BPKH Limited merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama RI dengan BPKH yang telah ditandatangani sebelumnya pada Februari 2024.

"Kami akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk BPKH Limited, demi meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji dan tentu saja memberikan manfaat optimal untuk seluruh pihak,” ujar Nasrullah. 

Info saja, penandatanganan kontrak penyediaan 2,4 juta porsi makanan jemaah haji RI dilangsungkan di Kantor Urusan Haji (KUH) RI di Jeddah, Arab Saudi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan jemaah haji.

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Urusan Haji Indonesia Zakaria Anshori dan CEO BPKH Limited Sidiq Haryono. 

Acara ini turut disaksikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latif, Sekretaris Ditjen PHU Kemenag H.M. Arfi Hatim, Kepala KUH Nasrullah Jasam, serta Mudir BPKH Limited Iman Ni’matullah.

Potensi Perputaran Uang Ekosistem Haji-Umrah
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi meningkat, dari sekitar Rp65 triliun pada 2023 menjadi Rp194 triliun pada 2030.

Di masa mendatang, lanjutnya, peluang ekonomi dari ekosistem haji dan umrah tersebut akan semakin besar seiring perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030.

“Optimalisasi peran Indonesia dalam ekonomi haji dan umrah tersebut, akan memberikan efek berantai positif pada berbagai sektor ekonomi dalam negeri sehingga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Sri, Jumat (4/11/2024) melansir Antara.

Baca Juga: Kirim Barang Maksimal US$1.500, Jemaah Haji Tidak Kena Bea Masuk

Ia menuturkan, peluang ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah yang mencakup sektor penerbangan, akomodasi, transportasi, dan katering.

Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan kuota pokok haji terbesar, yakni sebanyak 221 ribu jamaah pada 2024. Total jamaah haji dan umrah Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 3,3 juta pada 2030.

Dalam kesempatan sama, Sri mengingatkan, Indonesia perlu memperkuat daya saing produk halal domestik untuk dapat masuk ke pasar global. Caranya, melalui pengembangan riset dan inovasi, kerja sama perdagangan, serta kerja sama saling keberterimaan produk halal (mutual recognition agreement).

Datanya mencatat, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebesar US$4,1 miliar di 2023. Bendahara negara menenakankan, capaian ini merupakan surplus sejak 2019. 

"Tren tersebut perlu untuk terus kita tingkatkan dan kita jaga,” imbuhnya.