17 Mei 2025
12:31 WIB
Airlangga Rayu Inggris Jadi Investor Utama KEK Kesehatan RI Rp17,21 Triliun
Indonesia menawarkan proyek investasi senilai Rp17,21 triliun kepada Inggris, berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor kesehatan yang berlokasi di Sanur dan Batam.
Penulis: Siti Nur Arifa
Editor: Khairul Kahfi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dubes Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Dominic Jermey, Jakarta, Jumat (16/5). Dok Kemenko Ekonomi
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto membahas peluang kerja sama dan penawaran investasi kepada Inggris terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor kesehatan di Sanur dan Batam. Investasi KEK Kesehatan di dua lokasi ini pemerintah taksir mencapai Rp17,21 triliun.
Upaya tersebut, dilakukan Airlangga saat menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Dominic Jermey. Pertemuan tersebut sekaligus bertujuan menindaklanjuti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris pada November 2024 lalu.
"Indonesia mengundang Inggris untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor kesehatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama investasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional. Saat ini, Indonesia memiliki dua KEK kesehatan yang berlokasi di Sanur dan Batam,” katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, dikutip Sabtu (17/5).
Baca Juga: SEZ Singapura-Johor Meluncur, BP Batam Siap Gali Potensi Ekonomi Baru
Sekadar informasi, KEK Sanur diharapkan dapat menyerap investasi senilai Rp10,3 triliun, dengan investasi awal yang sudah masuk dari BUMN sebesar Rp1,3 triliun.
Sementara itu di Batam, target investasi KEK ditargetkan dapat meraup investasi sebesar Rp6,91 triliun hingga tahun 2032, sekaligus menyerap sebanyak 105.406 tenaga kerja selama 80 tahun.
Selain KEK kesehatan, RI dan Inggris juga membahas penguatan kerja sama di bidang pendidikan, termasuk pengembangan kampus King's College London (KCL) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Jawa Timur.
Baca Juga: Agar Warga Tak Pilih Berobat Ke Negara Tetangga
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, seiring dengan upaya untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor.
Perkuat Berbagai Kerja Sama
Dalam kesempatan, Airlangga dan Jermey juga membahas berbagai isu strategis, termasuk strategi menghadapi tantangan global terkait tarif dan meningkatnya tren proteksionisme yang berpotensi menghambat arus perdagangan serta mengganggu stabilitas rantai pasok global.
Keduanya juga menegaskan komitmen bersama untuk terus mempererat hubungan ekonomi bilateral dan memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, serta sepakat untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca Juga: BP Siapkan Investasi US$7 Miliar Untuk Proyek Lapangan Gas Di Papua
Terkait kelanjutan atas lawatan Presiden Prabowo ke Inggris pada November 2024 lalu, sebelumnya kedua negara sepakat untuk membentuk Indonesia-UK Economic Growth Partnership (EGP) sebagai kerangka kerja sama ekonomi baru yang akan mendorong pertumbuhan dan kolaborasi di berbagai sektor.
Selain itu, dibahas pula dukungan Inggris terhadap proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
"Pemerintah Indonesia menyampaikan harapan agar Inggris, sebagai salah satu negara anggota OECD, dapat terus memberikan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat posisinya di forum internasional tersebut," ujar Airlangga.
Baca Juga: Bappenas Ungkap Peluang Lapangan Kerja Sektor Ekonomi Hijau
Lebih lanjut, Jermey menyebut, Pemerintah Inggris mengapresiasi respons positif Indonesia terhadap proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
"Hal tersebut dipandang sebagai komitmen kuat dan progresif dari Indonesia terhadap integrasi ekonomi kawasan,” kata Dubes Jermey.
Dalam kesempatan sama, Jermey mengumumkan, Inggris akan meluncurkan UK Industrial Strategy pada Juni mendatang. Dia menyampaikan, strategi industri baru ini menjadi salah satu prioritas dari Perdana Menteri Keir Starmer serta mencakup berbagai isu penting seperti energi, penurunan harga energi, serta penguatan sektor industri nasional.