Airlangga Konfirmasi Masdar Siap Investasi Pembangkit EBT 1,2 GW Di IKN

JAKARTA - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia siap kedatangan investasi di bidang energi terbarukan sebesar 1,2 GigaWatt (GW) untuk mendukung operasional IKN. Airlangga memberikan kisi-kisi, pihak yang akan menyuplai investasi tersebut adalah Masdar.

Adapun pembicaraan PLTS IKN tersebut juga sudah dibahas oleh Presiden Jokowi. “PLTS di IKN yang dipersiapkan sebesar 1,2 GW berbasis kepada investasi Masdar. Masdar sendiri kan punya penglaman investasi di Cirata, jadi ini lebih riil lah untuk melakukan investasi,” sebutnya usai bertemu Tony Blair di kantornya, Jakarta, Jumat (19/4). 

Sekadar info, sebelumnya Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) telah menandatangani perjanjian kolaborasi bersama PT PLN (Persero) untuk melanjutkan pengembangan PLTS Terapung Cirata. Utamanya, soal peningkatan kapasitas PLTS Terapung Cirata, Purwakarta dari 145 MW menjadi 500 MW.

Adapun pembicaraan potensi tersebut merupakan bagian upaya transisi energi di Indonesia, seperti melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC), yang dibahas Airlangga bersama Tony Blair.

Baca Juga: Jokowi Jabarkan Beragam Insentif Untuk Investor Di IKN

Airlangga pun menyampaikan, belum ada pembahasan perusahaan lain maupun besaran nilai investasi terkait investasi energi terbarukan di IKN. Pasalnya, pembahasan ini hanya yang terkait langsung dengan Tony Blair. 

“Belum (ada info) total nilai investasi (investasi energi terbarukan IKN),” singkatnya.

Selain itu, Indonesia akan siap mendapat dukungan inklusi keuangan via digitalisasi dari Tony Blair Institute. Menurutnya, sumber daya yang dimiliki Tony Blair Institute cukup memadai dalam mendukung hal tersebut.

Potensi inklusi keuangan juga dapat digarap melalui infrastruktur digital, data center, regulasi kecerdasan buatan (AI), hingga cyber security. Secara khusus, potensi tersebut merupakan kelanjutan pembicaraan Tony Blair Institute dengan Presiden Jokowi.

“Kita ingin mendorong agar digitalisasi ini sifatnya inklusif,” ungkapnya.

Di sesi lainnya, sebut Airlangga, eks Perdana Menteri Britania Raya 1997-2007 itu juga turut memberi masukan kepada RI soal perkembangan terkini dan geopolitik dunia.

Bahas Pendanaan Energi Terbarukan RI di Internasional
Terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama sejumlah negara berdiskusi mengenai berbagai upaya dan perbaikan yang patut dilakukan dalam pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menkeu di Washington DC, AS.

Pembicaraan tersebut dilakukan bersama negara anggota International Partners Group (IPG) dan negara anggota Just Energy Transition Partnership (JETP). Dalam diskusi yang dihelat oleh Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), South Africa’s Presidential Climate Commission, World Resources Institute (WRI), dan World Bank.

"JETP for Indonesia merupakan program pendanaan untuk akselerasi transisi berkeadilan yang pendanaannya berasal dari dana publik IPG (International Partners Group) dan swasta melalui The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)," ujar Menkeu dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (19/4).

Dirinya mengingatkan, JETP merupakan salah satu hasil capaian nyata Indonesia pada KTT Presidensi G20 di Bali pada 2022 lalu. Kolaborasi Indonesia dengan IPG dalam mengembangkan Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif JETP telah diluncurkan pada November 2023. 

"Targetnya ambisius, seperti mencapai porsi energi terbarukan sebesar 44% dari bauran energi nasional di tahun 2030, dan mencapai net-zero emission untuk sektor ketenagalistrikan di tahun 2050," kata Menkeu.

Baca Juga: OIKN Siap Bangun Solar Farm Di IKN Nusantara Di 2024

Dalam diskusi bersama negara-negara anggota JETP tersebut, Menteri Keuangan RI membahas struktur pendanaan. Di mana terdapat porsi hibah sebesar 3% dari komitmen dana publik dan sekitar 60% adalah pinjaman lunak.

"Saya menekankan perlunya pendanaan yang lunak, penyederhanaan akses, dan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas," ungkap Bendahara Negara RI.

Di Indonesia sendiri, pendanaan dapat disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka melaksanakan tugas merealisasikan Energy Transition Mechanism (ETM) – Country Platform untuk transisi energi nasional. 

Sebagai dana katalis, Indonesia juga mengusulkan agar pendanaan JETP dapat disalurkan melalui ETM-Country Platform. Indonesia juga memandang adanya progres yang baik, seperti beberapa proyek yang menjadi prioritas dan target-oriented di 2024 dalam kerangka JETP.

"Peran proaktif seluruh pihak sangat kita butuhkan agar koordinasi negara-negara anggota IPG dan lembaga keuangan perantara, lebih lancar dan lebih kohesif. Sehingga memungkinkan untuk mewujudkan sinergitas, responsif mengatasi tantangan, dan memaksimalkan upaya kolektif," ucapnya.