ABDSI: Berdayakan UMKM FnB Dengan Libatkan Di Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Cahyadi Joko Sukmono mengatakan, salah satu upaya pemberdayaan UMKM di bidang food and beverage (FnB) adalah dengan melibatkannya dalam program makan bergizi gratis (MBG).

“Itu akan sangat membantu, sebagai bentuk dari kepedulian atau bentuk dari wujud membantu UMKM, salah satunya dari bagaimana pembelanjaan anggaran publik,” kata Cahyadi kepada wartawan saat ditanya mengenai keterlibatan UMKM pada program makan siang gratis, Senin (12/8). 

Apalagi, kata dia, setiap daerah dan wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga keragaman akan pangan akan membantu pemenuhan gizi masyarakat. 

Cahyadi menyebutkan, pihaknya sampai saat ini belum secara menyeluruh melihat potensi yang ada. Namun, dia menyebutkan setiap wilayah di Indonesia setidaknya memiliki 60% UMKM di bidang FnB.

“Jadi potensinya sangat besar. Tinggal bagaimana standardisasinya, kemudian juga bagaimana mengembangkan klaster, itu saya kira ya,” sebut dia.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Jamin Program Makan Bergizi Gratis Untungkan UMKM

Lebih lanjut, Cahyadi menuturkan, cara mengembangkan klaster tersebut bukan hanya dari bagaimana olahan makanan, tapi juga menjaga kualitas bahan bakunya.

“Kalau dari lokal, dari sisi harga bisa ditekan, pelibatan ekonomi, ekosistem bisa ditumbuhkan,” imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan, pemerintah telah memasukkan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun ke dalam postur RAPBN 2025. 

Pemerintah menekankan penyelenggaraan program ikonik ini akan dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: Pemerintah: Anggaran Makan Bergizi Gratis Akan Berdasarkan Target Kalori

“Pak Prabowo telah menyampaikan dan menyetujui bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau di 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” katanya dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, Jakarta, Senin (24/6) .

Pagu anggaran sebesar itu sudah termasuk dalam range defisit fiskal yang diinisiasi pemerintah saat ini sekitar 2,29-2,82% dalam menyusun RAPBN 2025. Menkeu menggarisbawahi, tidak ada anggaran program makan gratis yang belum masuk postur fiskal tahun depan.

Untuk itu, tidak akan ada anggaran berlebih jika anggaran program makan Rp71 triliun sudah masuk postur RAPBN, berikut deskripsi dan alokasi anggaran.