Ribuan Rumah Bandarlampung Terendam Banjir

BANDARLAMPUNG - Sebanyak 9.022 rumah warga terdampak banjir di Kota Bandarlampung akibat hujan deras yang cukup lama pada Jumat (21/2) hingga Sabtu (22/2) dini hari.

"Jumlah rumah yang terdampak banjir baru sementara, karena kami masih terus berkoordinasi dengan camat dan lurah," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung, Wakhidi dikutip dari Antara, Senin, (24/2).

Dia mengatakan data rumah tersebut didapatkan dari 14 kecamatan di kota ini.

"Dari 14 kecamatan itu terdapat sejumlah titik yang terdampak parah yakni di Kecamatan Tanjungsenang dua titik, Kecamatan Kedamaian dia titik dan Kecamatan Labuhan Ratu satu titik," kata dia.

Baca: Bencana Hidrometeorologi Masih Ancam Indonesia

Wakhidi juga mengungkapkan bahwa untuk masyarakat yang terdampak banjir pada Jumat sebanyak 30.850 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 9.588.

"Data ini akan berkembang terus mudah-mudahan hari ini valid. Sedangkan untuk korban jiwa hanya tiga," kata dia.

Ia mengatakan bahwa hingga kini BPBD Kota Lampung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait masih terus melakukan pembersihan rumah-rumah warga yang terdampak banjir.

"Untuk tenda pengungsian kami tidak membuat karena memang airnya sudah surut. Terkait banjir di Bandarlampung ini kan dalam rentang tiga sampai empat jam itu surut," kata dia.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhlis Basri mengatakan, banjir di Bandarlampung merupakan peringatan bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan tata kelola lingkungan dan infrastruktur.

"Bencana ini terjadi karena faktor alam yang luar biasa, dan kita harus tetap waspada. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG,) curah hujan tinggi diperkirakan akan berlangsung hingga April. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kesiapsiagaan bencana," kata dia.

Baca: Awal 2025, Bencana Hidrometeorologi Terbanyak

Selain itu, lanjut Mukhlis, baik pemerintah pusat, Provinsi Lampung dan Kota Bandarlampung harus bekerja sama mengatasi perubahan fungsi lahan, pembangunan yang tidak terencana, dan masalah infrastruktur.

Dia pun berharap kunjungan ke lokasi banjir bersama sejumlah OPD baik Provinsi Lampung dan Kota Bandarlmpung serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung dapat menjadi bahan kajian untuk mencari solusi jangka panjang.

"Memang, tidak mudah untuk membongkar bangunan yang sudah berdiri di badan sungai, meskipun hal itu melanggar peraturan daerah. Karena memang harus memikirkan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Bandarlampung harus menyiapkan dana untuk normalisasi sungai dan relokasi warga yang tinggal di daerah rawan banjir," kata dia.