Hulu DAS Ciliwung Kekurangan Kawasan Tangkapan Air 

JAKARTA- Ada perubahan signifikan pada kawasan lindung, sebagai area tangkapan air di Jabodetabek. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebutkan, banjir yang terjadi di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung memperlihatkan perubahan signifikan  tersebut. Konversi hutan lindung menjadi kawasan pertanian dan pemukiman, adalah penyebabnya.

"Banjir itu tidak hanya di dataran rendah saja, juga sudah terjadi di daerah Ciliwung, di hulunya. Artinya sebetulnya ada permasalahan mendasar," kata Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH Sigit Reliantoro dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/3).

Kehilangan tutupan lahan di area yang seharusnya menjadi kawasan lindung dengan tutupan hutan tersebut juga berpengaruh terhadap banjir di hilir, termasuk yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya baru-baru ini.

Sigit menyoroti, empat desa yang mengalami banjir di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yaitu Desa Citeko, Desa Tugu Selatan, Tugu Utara, dan Desa Kuta, berada di dekat wilayah yang dulunya merupakan kawasan lindung. Kini, wilayah itu berubah menjadi area pertanian/perkebunan dan pemukiman.

"Apa yang sebetulnya melatarbelakangi itu adalah adanya perubahan signifikan. Dulu ada 8.000 hektare kawasan lindung yang hijau tadi, yang sekarang dikonversi menjadi kawasan pertanian dan pemukiman," jelas Sigit.

Baca juga: KLH Paksa Korporasi Bongkar Mandiri Bangunan Di Hulu Ciliwung

                  Hampir Puncak Panen Raya, Bulog Baru Serap 10% Panen Padi-Gabah

Data  KLH memperlihatkan luasan tutupan vegetasi hanya mencapai 14,04%  dari total luas DAS Ciliwung dan luas kawasan hutan hanya mencapai 10,60%  dari total wilayah DAS.

Persentase tersebut, jelasnya, masih berada bawah kriteria tutupan vegetasi minimum sebesar 30% dari total luas DAS.

Penegakan Hukum
Data KLH menyimpulkan, ada penurunan tutupan vegetasi hutan di hulu DAS Ciliwung dengan pada 2013 terdapat luasan 6.136,38 hektare berkurang menjadi 5.417,70 hektare. Pada saat bersamaan luas lahan terbangun/terbuka bertambah dari 1.623,20 hektare pada 2013 menjadi 3.603,47 hektare pada 2023.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah penegakan hukum terhadap sejumlah korporasi yang beraktivitas di hulu DAS Ciliwung.

Delapan perusahaan di hulu DAS Ciliwung termasuk PT Jaswita Lestari Jaya, PT Eigerindo Multi Produk Industri, PT Bobobox Aset Manajemen, PT Karunia Puncak Wisata, PT Farm Nature and Rainbow, PT Pinus Foresta Indonesia, CV Mega Karya Anugrah, dan PT Jelajah Handal Lintasan, serta PT Perkebunan Nusantara I dan PT Sumber Sari Bumi Pakuan, telah dikenakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa pembongkaran mandiri dan pemulihan lingkungan.

"Jika terbukti ada pelanggaran serius, kami akan merekomendasikan pembongkaran fasilitas dan pemulihan lahan terdampak," kata Rizal Irawan.

Di sisi lain, KLH juga menemukan bahwa  luas tutupan vegetasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi hanya mencapai 3,35% dari total luasan DAS seiring dengan pertambahan area pertanian dan pemukiman di wilayah tersebut. 

Padahal,  semestinya tutupan vegetasi harus mencapai minimal 30 persen dari luas DAS untuk memberikan perlindungan kepada wilayah sekitar, termasuk untuk daerah resapan air. Terutama untuk kawasan hulu yang berperan dalam tata kelola air yang kemudian mengalir ke hilir atau wilayah lebih rendah.  

Jika merujuk pada DAS Bekasi  dengan luas sekitar 145.000 hektare, maka  2.500 hektare seharusnya berfungsi sebagai kawasan perlindungan ekosistem dan pengendalian bencana.  

Dari data KLH yang membandingkan kondisi tutupan lahan pada 2013 dan 2023 telah terjadi peningkatan luasan lahan terbangun/terbuka meningkat dari 6.711,32 hektare pada 2013 menjadi 7.629,79 hektare.