Wamendag: Kemendag Butuh Rp1,98 Triliun Di 2026 Demi Capai Target Nasional

JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengungkapkan, Kemendag RI mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp886,63 miliar untuk menjalankan program-program dan operasional pada tahun 2026.

Melalui Surat Dinas Menteri Perdagangan No. PR.02.00/387/M-DAG/SD/06/2025 Perihal Permohonan Tambahan Anggaran 2026 sebesar Rp886.635.770.000 yang terdiri dari belanja operasional Rp272.578.539.000 dan nonoperasional Rp614.057.231.000. Sehingga total anggaran Kemendag 2026 menjadi Rp1,98 triliun.

“Mempertimbangkan pentingnya pencapaian indikator penugasan RPJMN dalam mendukung perekonomian nasional dan keterbatasan pagu indikatif Kemendag 2026, apabila keuangan negara memungkinkan dalam hal ini Kemendag telah ajukan usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan ke Kementerian Keuangan,” katanya dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (14/7) melansir Antara.

Baca Juga: Pagu Anggaran Kemendag Terpangkas Efisiensi 38,88%, Sisa Rp1,13 T

Kenaikan anggaran ini, lanjut Roro, akan dialokasikan ke kenaikan belanja pegawai dengan penambahan formasi pegawai baru mencapai 915 orang, dan peningkatan kebutuhan belanja barang operasional Kemendag.

Kemudian, penambahan anggaran dalam menunjang tupoksi Kemendag untuk 335 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN) dan 370 RO non-PN yang belum teralokasi anggarannya.

“Selain itu, pembiayaan operasional usulan penambahan anggaran diperlukan dalam pencapaian tiga program perdagangan yaitu program perdagangan dalam negeri, program perdagangan luar negeri, dan program dukungan manajemen,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan pagu indikatif Kemendag sebesar Rp1,10 triliun buat tahun depan.

Namun, Roro menjelaskan, pagu indikatif tersebut hanya dapat diarahkan untuk menjaga belanja kebutuhan operasional dan sebagian kecil belanja non-operasional.

Biaya operasional Kemendag senilai Rp1,07 triliun hanya dapat mencakup belanja pegawai (Rp722,12 miliar) dan belanja barang (Rp349,6 miliar). Sementara, untuk belanja nonpegawai sebesar Rp28,62 miliar.

Wamendag juga mengatakan, total pagu anggaran Kemendag turun setiap tahunnya sehingga ikut memengaruhi alokasi dukungan program-program prioritas kementerian.

Bila dibandingkan dengan pagu tahun 2025, tuturnya, angka untuk program perdagangan dalam dan luar negeri rata-rata turun sekitar 90%. Sementara, untuk program dukungan manajemen turun 26% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Program perdagangan luar negeri pada tahun 2025 adalah sebesar 227,1 miliar, sementara pagu indikatif 2026 sebesar Rp2,3 miliar. Lalu program perdagangan dalam negeri sebelumnya Rp160,89 miliar berada di angka 15,5 miliar. Ada penurunan sekitar 90%-an,” kata Roro.

Selain itu, Roro menyampaikan rata-rata penurunan pagu indikatif pada setiap Eselon I sebesar 85% dari total Rp1,10 triliun.

Fokus Amankan Pasar Domestik dan Perluas Ekspor
Dalam kesempatan sama, Dyah menjabarkan, Kemendag memiliki program kerja utama di 2026 yang mencakup pengamanan pasar dalam negeri hingga memperluas pasar ekspor.

“Dalam rangka mencapai indikator pencapaian (perekonomian nasional), Kementerian Perdagangan memiliki tiga prioritas utama, dan pertama adalah pengamanan pasar dalam negeri,” kata Wamendag.

Adapun prioritas pengamanan pasar domestik diupayakan melalui peningkatan perdagangan antarwilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk, dan peningkatan pemberdayaan konsumen.

“Selain itu, pengawasan perdagangan, kepastian dan kemudahan usaha, pengembangan produk dalam negeri secara keseluruhan, dan tindakan pengamanan perdagangan,” ujar dia.

Baca Juga: Respons Efisiensi Anggaran, Mendag: Sudah Biasa, Tidak Masalah

Lebih lanjut, prioritas Kemendag untuk memperluas pasar ekspor produk Indonesia adalah dengan penguatan diplomasi perdagangan internasional dan peningkatan promosi serta informasi ekspor.

“Di tengah ketidakpastian ini, ini merupakan salah satu hal yang didorong oleh kami di Kemendag untuk membuka akses pasar luar negeri, yang juga beriringan dengan ratifikasi dari beberapa perjanjian perdagangan internasional,” sebutnya.

“Terakhir adalah peningkatan UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor, yang mengedepankan peningkatan inovasi desain hingga peningkatan peran agregator,” imbuhnya.

Nantinya, dia juga sampaikan, tambahan anggaran Rp886,63 miliar akan diarahkan untuk menjalankan program-program dan operasional 2026 yang terbagi dalam tiga program prioritas utama. Yaitu program perdagangan dalam negeri, program perdagangan luar negeri, dan program dukungan manajemen.

Dalam program perdagangan dalam negeri, pihaknya membaginya lagi menjadi tiga sub utama yaitu pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan dan logistik; penguatan kegiatan pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen; dan pelaksanaan pengembangan perdagangan berjangka komoditi.

Selanjutnya pada program perdagangan luar negeri, Kemendag akan fokus pada peningkatan ekspor; penyelesaian perjanjian-perjanjian dagang internasional; dan program kajian kebijakan.

Lalu pada program dukungan manajemen adalah penguatan infrastruktur melalui pengembangan data dan informasi perdagangan, Sistem Terpadu Perdagangan, serta Satu Data Perdagangan.

“Kedua adalah dukungan sarana dan prasarana perkantoran melalui pemeliharaan dan peningkatan fasilitas gedung,” imbuhnya.