Wamen BUMN Sebut Pembelian Saham Vale Pakai Dana Dividen Freeport

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan salah satu sumber dana untuk membeli 14% saham gabungan Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining atas PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berasal dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

Bahkan, pria yang kerap disapa Tiko itu menyebut dividen PT Freeport Indonesia menjadi yang paling dominan digunakan Holding BUMN Pertambangan MIND ID untuk menjadi pemegang saham mayoritas INCO.

"Kita kan ada dividen dari Freeport, ya terutama dari Freeport," sebutnya saat dijumpai awak media di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (4/3).

Seperti diberitakan sebelumnya, MIND ID telah menandatangani akuisisi 14% saham atas PT Vale Indonesia. Artinya, kini pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas terhadap emiten berkode INCO tersebut.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan pembayaran 14% saham yang berasal dari 10,4% milik Vale Canada Limited dan 3,6% milik Sumitomo Metal Mining itu belum dilakukan.

"Belum (selesai). Semoga pas closing di Bulan Juni," tuturnya kepada awak media selepas penandatanganan akuisisi saham PT Vale Indonesia di Jakarta, Senin (26/2).

Baca Juga: Sah! Indonesia Jadi Pemegang Saham Mayoritas Vale

Untungnya, MIND ID berhasil mendapatkan 14% saham itu dengan nominal di bawah harga pasar, yakni sebesar Rp3.050 per lembar saham. Secara total, MIND ID harus merogoh kocek sekitar US$300 juta untuk membayar saham yang dilepas VCL dan SMM.

"Nilainya Rp3.050 per lembar, kira-kira 300-an (US$ juta). Tapi, itu ada yang langsung primary, ada yang secondary," tambah Hendi.

Hendi juga mengatakan pembayaran saham PTVI ada yang melalui mekanisme pasar modal, yakni penerbitan saham baru yang akan di-subscribe oleh MIND ID.

"Ada yang melalui mekanisme pasar modal. Jadi ada penerbitan saham baru dimana kita akan subscribe juga. Tapi total kita 14% yang baru dan yang lama 20% jadi totalnya 34%," ungkapnya.

Sekadar informasi, PT Vale Indonesia Tbk akan mengantungi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam waktu dekat untuk menggantikan kontrak karya (KK) yang sedianya akan habis pada akhir 2025 mendatang.

Baca Juga: ESDM-Kemenkeu Koordinasikan Aspek Perpajakan Pada IUPK Vale

Ditemui pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan pihaknya tengah berkoordinasi intens dengan Kementerian Keuangan terkait IUPK Vale Indonesia pada konteks perpajakan.

Pasalnya, pemerintah menginginkan adanya peningkatan penerimaan negara ketika MIND ID resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Vale Indonesia.

"Sekarang kita lagi koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Di dalam IUPK salah satu yang sebaiknya ada yang diminta itu adalah naiknya penerimaan negara," kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (1/3).

Beriringan dengan itu, Kementerian ESDM tengah meramu strategi khusus supaya pemerintah bisa mendapat manfaat dalam bentuk naiknya penerimaan di tengah anjloknya harga komoditas nikel pada awal tahun 2024 ini.

"Itu yang saat ini lagi dikoordinasikan, akan diputuskan nanti oleh Kemenkeu bagaimana perpajakannya. Kalau urusan pajak masa ke Kementerian ESDM? Kita sudah kirim surat ke sana (Kemenkeu)," pungkasnya.