Transisi Energi Ala Prabowo; 76% Tambahan Listrik Baru EBT 2025-2034

JAKARTA - Mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris dan transisi energi pada Januari 2025 tak membuat Presiden RI Prabowo Subianto goyah untuk tetap melaksanakan agenda tersebut. 

Meski ada beberapa penyesuaian dan melakukan peralihan energi secara perlahan, RI 1 tetap akan menjalankan komitmen transisi menuju energi yang lebih bersih. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menjadi salah satu instrumen transisi energi ala Prabowo Subianto.

Terbitnya RUPTL PLN 2025-2034 yang terlihat sangat hijau itu terjadi pada era kepemimpinan Prabowo Subianto. Dalam dokumen tersebut, Indonesia menargetkan penambahan total kapasitas pembangkit listrik sebanyak 69,5 Gigawatt (GW).

Baca Juga: Jangan Cuma Omon-Omon, Prabowo Wajib Wujudkan Ambisi 100% Energi Bersih

Dari angka itu, sebanyak 76% merupakan dikhususkan untuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yakni 42,6 GW pembangkit EBT dan 10,3 GW storage atau penyimpanan energi.

Di samping itu, pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto setahun terakhir juga gemar meresmikan operasional maupun groundbreaking pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, terutama surya dan panas bumi.

Pertama kali Prabowo meresmikan proyek pembangkit listrik ialah pada 20 Januari 2025. Kala itu, Kepala Negara didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meresmikan 26 pembangkit listrik berkapasitas total 3,2 GW, 89% di antaranya merupakan pembangkit berbasis EBT.

Baca Juga: Target Bauran 23% EBT Molor, Baru Tercapai Sekitar 2029

Lalu pada 26 Juni 2025, Prabowo meresmikan produksi dan groundbreaking sebanyak 55 pembangkit listrik secara serempak dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen. Kala itu, ada 8 PLTP dan sisanya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas mencapai 379,7 MW yang tersebar di 15 provinsi.Koordinasi Perluas Akses Energi Bersih
Menteri ESDM Bahlil mengatakan, pemerintah ke depan akan terus memperkuat koordinasi baik dengan pemda, sektor swasta, maupun masyarakat dalam memperluas akses energi bersih.

Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, kini di beberapa daerah pedesaan, proyek PLTS komunal sudah menjadi wajah perekonomian lokal karena adanya penurunan biaya energi serta penciptaan lapangan kerja.

"Pemerintah akan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," ucap Bahlil lewat keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (21/10).

Baca Juga: Danantara Kumpulkan Patriot Bond Rp50 Triliun Untuk EBT-Waste Energy

Proyek bioenergi menjadi implementasi lain EBT di luar ketenagalistrikan. Campuran 40% biodiesel dari minyak sawit ke dalam minyak solar (B40) berhasil diterapkan pemerintah pada awal tahun ini.

Dia menyebut, sampai September 2025, realisasi program B40 telah menyentuh 10,57 kiloliter (kl). Proyek ini digadang-gadang juga memberi nilai tambah terhadap minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) hingga Rp14,7 triliun.

Tak sekadar menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, Bahlil mengungkapkan, program B40 sampai saat ini juga berhasil menyerap 1,3 juta tenaga kerja, dan menekan emisi karbon sampai 28 juta ton.

"Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan," katanya.

Baca Juga: Puncak Emisi Digeser, Target RI Mundur dari 2030 ke 2035

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan, target bauran EBT nasional pada 2030 telah direvisi menjadi 19-23%. Angka itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Dia menegaskan, beleid tersebut jadi langkah nyata yang dijalankan pemerintahan era Prabowo Subianto untuk beralih ke energi bersih dan berkelanjutan.

"Upaya ini tidak hanya bertujuan menekan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi pasar energi dunia," pungkasnya.