Tiru Skema Solar, Pembelian Pertalite Mulai Gunakan QR Code

JAKARTA - Dalam rangka memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, PT Pertamina telah melancarkan uji coba pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite menggunakan QR code.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menerangkan uji coba pembelian Pertalite menggunakan QR code tersebut dilakukan mengingat skema itu berhasil diterapkan pada penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar.

"Untuk Pertalite itu kita mengikuti kesuksesan Solar. Solar kan sudah full 100% pakai QR dan itu juga terbukti efektif menjaga kuota BBM subsidi," terang Fadjar saat menemui awak media, Rabu (31/7).

Sosialisasi pendataan konsumen Pertalite pun terus dilakukan oleh perusahaan pelat merah tersebut. Dengan begitu, Fadjar menyebut perseroan bisa menjaga kuota BBM subsidi dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak.

"Sekarang kita sedang sosialisasi pendataan juga untuk Pertalite dengan menggunakan QR Code. Jadi kita harapkan kita harus menjaga kuota BBM subsidi, jadi supaya masyarakat juga harusnya sudah mulai terbiasa," jelas dia.

Uji coba QR code untuk pembelian Pertalite, sambungnya, sudah dilakukan di beberapa kota. Respons masyarakat terkait skema itu pun dijelaskannya positif, di mana semakin banyak masyarakat yang mendaftar untuk mengantongi QR code pembelian Pertalite.

Baca Juga: Pemerintah Matangkan Penerapan BBM Rendah Sulfur

Meski begitu, Fadjar belum bisa memastikan 'tanggal main' pembelian Pertalite dengan QR code di Jakarta dan sekitarnya. Penerapan skema tersebut di Jakarta, tambahnya, masih menunggu arahan dari pemerintah.

"Kita sebagai operator tentu untuk regulasi harus menunggu arahan dari pemerintah. Sementara ini, memang sudah tugas kami diberi amanah untuk memberi BBM subsidi, tapi juga diminta untuk menjaga kuota itu. Dengan cara-cara seperti inilah kita bisa jaga BBM subsidi," terang dia.

Sekadar informasi, PT Pertamina melalui Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Patra Niaga tengah memperluas pendataan transaksi pengguna Pertalite berbasis QR di wilayah Jawa Madura Bali (JAMALI) dan beberapa area non Jamali seperti Kepulauan Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Layaknya penerapan full cycle pada Minyak Solar, pengguna Pertalite diminta untuk melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat lewat situs subsiditepat.mypertamina.id sebagai bentuk sosialisasi dan registrasi.

Pendaftaran
Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan pendaftaran Subsidi Tepat masih terus dibuka. Konsumen yang ingin mendaftar harus menyiapkan beberapa dokumen, seperti KTP, foto diri, foto STNK tampak depan dan belakang, foto kendaraan tampak keseluruhan, foto tampak depan kendaraan dengan nomor polisi, serta foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Pada tahap tersebut, pendaftaran difokuskan untuk pencocokan data antara yang disubmit oleh pengguna dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki.

Setelah statusnya terdaftar, Heppy menyebut masyarakat bakal mengantongi QR code melalui email atau notifikasi di situs subsiditepat.mypertamina.id.

Baca Juga: BPH Migas Ajak Pemda Ikut Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi

"Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa di-print out dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib men-download aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat," jabarnya.

Adapun salah satu wilayah yang menjadi lokasi pilot project penerapan QR code Pertalite ialah Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Uji coba QR code untuk Pertalite di kawasan itu sendiri sudah diberlakukan sejak 2023 lalu.

Dirinya menyebut tujuan pendataan itu bukanlah untuk menyulitkan masyarakat, tetapi justru melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak mendapatkan subsidi BBM.

Di lain sisi, Heppy mengatakan masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite selama masa sosialisasi penerapan QR code tersebut.

"Data ini diharapkan bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan," pungkasnya.