Teten Minta Pemerintahan Selanjutnya Perluas Akses Pembiayaan UMKM Lewat Credit Scoring

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta kepemerintahan selanjutnya, untuk menggunakan alternatif credit scoring sebagai solusi untuk memperluas akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita minta kepada Menko Ekonomi (di pemerintahan selanjutnya) agar segera membuat kebijakan bahwa bank penyalur KUR harus pakai innovative credit scoring. Itu boleh dong karena pemerintah yang punya program,” kata dia kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan DPR RI, Rabu (11/9).

Teten mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar penerapan KUR bisa mencapai 30% walaupun kenyataannya kini malah menurun ke 19%. Untuk itu, dia meminta agar bisa lebih memberdayakan UMKM lagi lewat pembiayaan.

“Bandingkan dengan Korea yang sudah 84% Jepang sudah 60% Malaysia, Thailand sudah di atas 40%. Kita baru 19%. Jadi omong kosong lah mau memberdayakan UMKM kalau akses ke pembiayaannya masih rendah,” tekan dia.

Baca Juga: ICS Dinilai Jadi Solusi Sulitnya Masyarakat Mengakses Pinjaman

Teten menjelaskan, credit scoring memiliki tujuan agar jumlah UMKM yang terhubung ke lembaga pembiayaan formal seperti perbankan bisa meningkat atau bertambah. Data yang terhimpun masih ada 30,76 juta UMKM yang belum terhubung ke perbankan.

“Nah kalau tidak ada perubahan, misalnya bank dalam menyalurkan kreditnya, maka yaitu kalau masih pakai data histori kredit, SLIK lah kalau sekarang, ya enggak mungkin akan berkurang. Karena UMKM yang unbankable kan belum punya histori kredit, belum pernah pinjam kredit global,” ucap Teten.

Padahal, kata dia, dengan credit scoring lembaga bisa menggunakan metode penilaian kelayakan kredit lewat data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, dan transaksi keuangan untuk menilai kredibilitas suatu usaha.

Baca Juga: Menkeu Sri-MenkopUKM Teten Bahas Skor Kredit Inovatif

Di samping itu, dia mengatakan, dalam hal ini pihaknya telah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan dan pembahasan mengenai ini akan dibawa ke rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mendatang.

“Gini perkembangan cukup bagus. Kita udah ada, Menteri Keuangan udah sangat dukung. Menteri Keuangan janji akan membawa ini ke rapat KKSK,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dan membuka peluang bagi perusahaan baru untuk beroperasi di sektor ini. Salah satunya dengan membuka izin usaha baru untuk innovative credit scoring. 

“Jadi sudah ada 17 yang daftar sebagai perusahaan innovative credit scoring di OJK. OJK juga sedang memperbaiki data kredit dengan memasukkan data dari UMKM yang sudah memakai layanan fintech, karena saat ini sekitar 4,8% UMKM di Indonesia telah memanfaatkan layanan fintech,” sebut dia.