Tertibkan Ormas Minta THR, Pemerintah Bakal Koordinasi Dengan Aparat Hukum

JAKARTA - Pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak aparat hukum, termasuk Polri, untuk mengatasi fenomena organisasi masyarakat atau ormas yang kerap meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. Ia menilai penting untuk menggandeng aparat untuk memberantas fenomena tersebut.

"Memang itu (ormas minta THR) adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," ujarnya kepada awak media di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (18/3).

Baca Juga: Soal Ormas Ganggu Investasi, Rosan Hanya Sebut Perlu Ada Diskusi

Todotua bahkan membenarkan, belakangan ini banyak ormas yang meminta THR, dan menurutnya aksi tersebut berpotensi mengganggu kinerja dan keamanan perusahaan.

"Iya betul (pengusaha keluhkan banyak oknum meminta THR)," kata Wakil Menteri Rosan Roeslani.

Untuk diketahui, pelaku industri ataupun pengusaha di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam beroperasi. Salah satunya, belakangan ini banyak fenomena permintaan sumbangan dari ormas dan Lembaga Swadaya/Pemberdayaan Masyarakat (LSM/LPM).

Sebagai salah satu pelaku industri, Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengakui, banyak pergerakan ormas dan LSM yang kerap mengganggu operasional pabrik.

Baca Juga: Perlu Tahu, Ini Strategi Penting Kelola Dana THR dengan Bijak

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, sehingga kegiatan tidak terganggu," ujarnya dalam diskusi Peluang dan Tantangan Industri Kimia Sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Jumat (14/3).

Edi menegaskan, para pelaku industri butuh kepastian hukum dan berusaha, termasuk bebas dari gangguan pemerasan ormas atau LSM. Dengan begitu, operasional pabrik berjalan lebih lancar.

Untuk mengatasi masalah ormas, sambungnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan pelaku industri, yakni menambah petugas keamanan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kepolisian, untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja dengan fokus dan tidak terhalang dengan hal ini, dan investor juga mau masuk," tutup Edi.